Money.id - Sejumlah penolakan muncul dari berbagai pihak terkait megaproyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Setelah mencuat kejanggalan dalam studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), sejumlah izin yang menjadi persyaratan dimulainya proyek ini ternyata belum komplet.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memastikan KA cepat tidak akan dibangun bila izin belum lengkap.

”Pokoknya kalau lengkap, ya kita berikan. Kalau tidak memenuhi, tidak akan kita berikan sampai kapan pun karena ini menyangkut keselamatan,” kata Jonan di Jakarta.

Pernyataan keras Jonan ini kemudian mendapat dukungan dari DPR yang menyatakan bahwa proyek bernilai sekitar Rp70 triliun itu masih menyisakan sejumlah persoalan, termasuk skema alih fungsi lahan. DPR dalam waktu dekat akan memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno.

Jonan menjelaskan, KA cepat Jakarta- Bandung membutuhkan perizinan yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Izin tersebut dibutuhkan semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan para penumpang.

Selain izin trase (koordinat jalur, stasiun, dan lahan), KA cepat juga membutuhkan izin pembangunan, yang hingga saat ini belum dikantongi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pelaksana proyek.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo berjanji dalam waktu dekat akan menjelaskan secara rinci dan terbuka proyek high speed train (HST) atau kereta api cepat Jakarta-Bandung yang kini banyak dibahas dan dibicarakan.

“Nanti semua akan disampaikan secara detail dan rinci dari awal sampai akhir prosesnya, rapat-rapatnya berapa kali kemudian juga mengenai biayanya, semuanya,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai melaksanakan salat Jumat, di Masjid Fatahillah, Balaikota DKI Jakarta, seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Jumat 29 Januari 2016.

Menurut Presiden, saat ini sedang disiapkan materi penjelasan yang akan diberikan secara terbuka. Namun ia memastikan, tidak akan ada yang ditutup-tutupi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang groundbreaking-nya sudah dilakukannya pada Kamis pekan lalu, di Perkebunan Maswati, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat itu.

“Ini baru disiapkan, semuanya akan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi,” kata Presiden Jokowi yang saat itu didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Sebelumnya Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan Presiden Jokowi akan terbuka menerima masukan dalam pengerjaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang sudah dimulai beberapa waktu lalu itu.

“Setelah peletakan batu pertama pelaksanaan proyek kereta cepat, ada masukan-masukan, ini yang kita baca di publik, ada dari anggota DPR, ada dari kelompok masyarakat, tentu ini didengar oleh presiden,” kata Johan.

Menurut Jonan, Presiden berharap Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga merespons tanggapan masyarakat itu.

Johan menambahkan, Presiden terus-menerus mengevaluasi proyek itu, sementara proyek KA cepat Jakarta Bandung ditetapkan melalui proses yang panjang.

“Yang saya dengar proyek ini sudah dibicarakan sejak setahun lalu, termasuk Amdal, misalnya, itu kan dibicarakan sejak enam bulan lalu,” ujar Johan.