Money.id - Sidang etik Ketua DPR Setya Novanto terkait skandal saham PT Freeport Indonesia digelar secara tertutup oleh Majelis Kehormatan Dewan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin, Senin 7 Desember 2015.

Dalam keterangan tertutup tersebut, Novanto membantah tuduhan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla atas permintaan saham sebesar 11 persen dan 9 persen kepada Freeport. Politisi Golkar itu juga menyebut rekaman sadapan atas dirinya ilegal.

Presiden Jokowi langsung menanggapi keterangan Novanto tersebut di Istana Merdeka, pada Senin malam. Dengan raut wajah serius dan suara yang bergetar, Jokowi tampak marah.

Semula, Jokowi menegaskan proses persidangan yang dilakukan oleh MKD itu harus dihormati. Namun, jika lembaga negara dipermainkan, itu yang tidak bisa dia terima.

"Proses yang berjalan di MKD harus kita hormati. Tetapi, tetapi, tidak boleh yang namanya lembaga negara itu dipermain-mainkan. Lembaga negara itu bisa kepresidenan, bisa lembaga negara yang lain," kata Jokowi.

Dengan suara tertahan, Jokowi melanjutkan bahwa dirinya tak ambil pusing saat dikatakan sebagai Presiden gila ataupun koppig (keras kepala). Namun soal pencatutan namanya untuk meminta saham PT Freeport sebesar 11 persen, dia tidak terima.

"Saya nggak apa-apa dikatakan Presiden gila, Presiden saraf, Presiden koppig, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Nggak bisa!" tegasnya.

"Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa Negara," ujarnya sembari berlalu meninggalkan wartawan.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan sudah sepantasnya Setya Novanto mundur dari jabatan atas perbuatan tidak etisnya tersebut.

"Ya, itu lebih bagus sebenarnya (mundur dari jabatan), lebih sportif," kata JK di kantornya.

Selama ini, Kalla memang menentang secara terang-terangan apa yang dilakukan oleh Setya Novanto lantaran dianggap mencatut nama Presiden Jokowi dan dirinya untuk meminta sebagian saham kepada Freeport.

Bahkan, beberapa waktu lalu, Kalla juga mengaku marah terhadap aksi pencatutan itu. Dia juga sudah membuka peluang akan membawa kasus pencatutan itu ke ranah hukum.

"Biar DPR ya, kemudian langkah hukum. Setelah langkah politik, kita selesaikan secara hukum," ujar Kalla beberapa waktu lalu.

Suka Artikel Ini? Klik Like