1. HOME
  2. NEWS
DPR

Setya Novanto dan Skandal Pencatutan Nama Presiden

Nama besar politisi Golkar dan Ketua DPR itu dipertaruhkan.

By Dwifantya Aquina 18 November 2015 10:42
Setya Novanto (sapujagat.com)

Money.id - Nama besar dan harga diri Setya Novanto sebagai politisi dan Ketua DPR RI dipertaruhkan. Ia dilaporkan telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mendapatkan saham PT Freeport.

Setya Novanto bersama seorang pengusaha dilaporkan bertemu dengan petinggi PT Freeport Indonesia. Novanto diduga mengatasnamakan Presiden Joko Widodo dalam menegosiasikan kontrak Freeport yang akan berakhir pada 2021. Imbalannya, Novanto meminta saham Freeport dan saham proyek listrik.

Kasus ini terbongkar setelah laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bocor. Dalam laporan yang diserahkan ke MKD, Sudirman melaporkan Ketua DPR Setya Novanto karena melakukan perbuatan tercela. Sudirman pun mengakui bahwa nama politisi yang mencatut nama Presiden adalah Setya Novanto. Laporan Sudirman ke MKD disertai transkrip rekaman percakapan Novanto dan pimpinan PT Freeport.

Dalam wawancara eksklusif dengan Najwa Shihab di Metro TV, Senin 16 November 2015 lalu, Sudirman tak menampik laporan soal pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh Setya Novanto tersebut. Menurut dia, lepas dari siapa pun yang mencatut nama presiden harus diusut.

"Itu memang isi laporan saya kepada MKD. Terlepas dari siapa pun yang lakukan ini, ada tokoh dari legislatif mengajak pengusaha yang tidak ada urusan soal itu, memanggil pimpinan perusahaan yang sedang bernegosiasi dengan negara," kata dia.

Sudirman menambahkan, pelanggaran yang dilakukan poilitikus Partai Golkar itu cukup banyak. Salah satunya, soal pihak yang seharusnya bernegosiasi dengan PT Freeport Indonesia.

Terkait pencatutan nama ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Presiden Joko Widodo geram. Terlebih namanya dicatut oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Jokowi, kata dia, ingin kasus ini segera selesai dengan adanya sanksi bagi Novanto dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Ya pastilah, siapa tidak marah kalau dijual namanya," kata Kalla, di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Selasa 17 November 2015.

Kalla juga mengaku sudah menegur Novanto di kantornya Senin kemarin. Namun, Kalla heran, Novamto masih saja berkilah tidak mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam lobi perpanjangan kontrak Freeport. Novanto, kata Kalla, hanya mengaku bahwa dia mengadakan pertemuan dengan Freeport tanpa mencatut nama Presiden.

"Dia masih mengatakan tidak terlibat. Jadi, kami tunggu saja," ujar dia.

Kalla mengatakan ulah Novanto sudah sangat serius. Dia menyarankan Partai Golkar juga harus melakukan tindakan terkait apa yang dilakukan Setya.

"Pasti, kan bagaimanapun, Novanto itu wakil dari Golkar, ya pasti bahas," kata Kalla. Dia meminta Mahkamah Kehormatan Dewan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran etika yang dilakukan Novanto.

Reaksi Setya Novanto

Setelah beberapa lama bungkam, Setya Novanto akhirnya angkat bicara soal laporan pencatutan nama Presiden dan Wapres yang dituduhkan kepadanya. Saat memberikan klarifikasi, Novanto tampak berkaca-kaca.

Air matanya terlihat berkumpul di sudut matanya. Pemandangan itu terus terlihat saat Novanto menjawab pertanyaan awak media terkait pelaporan Sudirman Said ke MKD yang menyebut namanya.

Setya Novanto pun mengaku tidak pernah mencatut nama presiden atau wakil presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport.

"Saya tentu melihat di media bahwa saya membawa atau mencatut nama presiden dan wapres. Yang jelas presiden dan wapres adalah simbol negara yang harus kita hormati dan juga harus kita lindungi," kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 November 2015.

Ia menegaskan, dirinya sangat berhati-hati dalam membawa nama presiden dan wapres. "Saya tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan baik presiden maupun wapres. Karena saya berhati-hati," tuturnya.

Masih kata Novanto, terkait dengan Freeport, dia pernah menyarankan agar tanggung jawab sosial perusahaan tersebut digunakan untuk masyarakat Papua. Karena menurutnya, Papua harus mendapatkan perhatian dalam mempercepat pembangunan.

"Khususnya bagi hasil CSR untuk kepentingan rakyat Papua," ujar dia.

Suka Artikel Ini? KLIK LIKE

Baca Juga

(da/da)

Related

Komentar

Recommended

What Next

More From News Section