Money.id - Pemerintah melakukan perubahan belanja negara. Hal itu berkaitan dengan perubahan asumsi sejumlah indikator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. Recananya RAPBN-P 2016 itu akan diajukan pemerintah kepada DPR-RI pada Mei mendatang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegara mengatakan, rencananya belanja Kemenkeu itu turun dari Rp784 triliun menjadi Rp738 triliun. Jumlah tersebut turun sekitar Rp45,5 triliun. Sedangkan belanja non kementerian diperkirakan naik Rp9,6 triliun.

"Dalam penurunAN Rp45,5 triliun untuk belanja kementerian ada penghematan belanja kementerian yaitu sebesar Rp50,6 triliun, tapi juga ada tambahan belanja untuk keperluan yang mendesak sebesar Rp5,2 triliun," ucap Bambang dikutip dari laman Setkab RI.

Penghematan sebesar Rp50,6 triliun itu diharapkan bisa dicapai dengan efisiensi belanja operasional, seperti belanja perjalanan dinas, paket meeting, kemudian belanja jasa serta pembangunan gedung baru "Dari efisiensi ini diharapkan bisa dihemat sekitar Rp22,5 triliun untuk seluruh kementerian," ujarnya.

Selain itu, sisanya diharapkan dari efisiensi belanja lainnya, seperti pengadaan peralatan kantor, belanja iklan, belanja modal non-infrastruktur, contohnya gedung kantor, serta kendaraan operasional maupun kendaraan dinas dari kementerian.

"Kami juga berharap ada penghematan di belanja bantuan sosial (bansos), serta kegiatan prioritas dan pendukung yang setelah dikaji ulang itu ternyata tidak mendesak, itu bisa ditunda," tutur Bambang.

Pemerintah juga berharap ada penghematan dari hasil lelang, terutama dari hasil lelang proyek infrastruktur. Kemudian juga hasil optimalisasi mengurangi honorarium kegiatan, serta menunda sebagian belanja yang diperkirakan tidak akan bisa dieksekusi pada tahun ini.

"Itu adalah program penghematan yang harapannya pada tahap kedua itu bisa Rp29,2 triliun, sehingga total Rp50,6 triliun," jelasnya.

Pemerintah juga akan melakukan penghematan atau di sisi lain subsidi bahan bakar minyak, khususnya untuk LPG yang diharapkan bisa berkurang sampai Rp23,8 triliun.

"Tapi tentu saja ada tambahan subsidi listrik karena penyesuaian harga untuk kelas 900 Mega Watt masih ditunda sampai bulan Juli," tuturnya.

Bambang menambahkan, transfer ke daerah diperkirakan akan berkurang Rp12 triliun sebagian adalah karena dana bagi hasilnya turun sesuai dengan perubahan harga migas maupun harga bahan tambang.

Kemudian terkait DAK (Dana Alokasi Khusus) baik fisik maupun non fisik, diharapkan ada penghematan Rp8,3 triliun. Selain itu ada dana tambahan yang akan dikeluarkan untuk infrastruktur di Papua.

Selain penghematan, menurut Bambang ada tambahan belanja kementerian dan lembaga, terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait penyelenggaraan Asian Games 2018.

Di beberapa institusi yang terkait dengan penanggulangan atau pencegahan terorisme serta orbit satelit untuk Kemenhan, dan ada pembangunan atau rehab dari Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan kira-kira sebesar Rp1,6 triliun.

Tentunya juga ada penghematan atau di sisi lain subsidi BBM. Subsidi BBM LPG itu bisa berkurang sampai Rp23,8 triliun. Tapi tentu saja ada tambahan subsidi listrik karena penyesuaian harga untuk kelas 900 Watt masih ditunda sampai Juli.

Dengan demikian akan terjadi pelebaran defisit dari 2,15 persen menuju 2,5 persen. Kemudian tambahan kebutuhan hutang kira-kira Rp40 triliun dan Rp19 triliun di antaranya akan berasal dari kelebihan kas tahun lalu.

"Dengan demikian, utang baru untuk menutupi defisit itu sekitar Rp21 triliun," jelas dia.

Pemerintah, juga akan menggunakan anggaran sebesar Rp16 triliun untuk pengadaan tanah yang akan dilakukan oleh badan layanan umum Lembaga Manajemen Aset Negara, guna percepatan penyelesaian jalan tol, teritama jalan tol di Trans Jawa.

Selain itu pemerintah juga akan menjaga kemampuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan menyediakan cadangan sekitar Rp6 triliun untuk menjaga agar BPJS Kesehatan itu bisa suistainable.

Next>>> Ekonomi Dunia Lesu