Money.id - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan pemaparan ringkas tentang Proyek Palapa Ring. Ia menjelaskan bagaimana ketimpangan akses telekomunikasi dan internet di negara ini masih sangat jauh.

"Di Jakarta saat ini kita sudah bisa menikmati kecepatan internet hingga 10 Mbps, yang membuat Jakarta naik peringkat menjadi nomor dua se-ASEAN setelah Singapura. Namun, saudara-saudara kita di Maluku, Papua, masih 300 Kbps kecepatannya," kata Rudiantara sebgaiman dikutip dari laman Kominfo.go.id, Jumat 29 April 2016.

Salah satu penyebabnya, menurut Menkominfo, adalah ketiadaan infrastruktur. Dari 514 kabupaten dan kota yang ada, baru 400 yang terhubung dengan jaringan internet.

"Dari 114 itu, setelah kita bicarakan dengan operator, setengahnya nanti akan dibangun oleh operator. Operator itu tidak punya kewajiban untuk membangun BTS di daerah yang tidak feasible secara bisnis. Tetapi operator punya dana Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Services Obligation), ini yang harus dikembalikan ke masyarakat di daerah yang boleh dikatakan secara keuangan tidak feasible," ujar Rudiantara.

Menurut Rudiantara, terdapat 57 daerah yang sama sekali tidak feasible secara bisnis, yang tidak akan sanggup dibangun oleh operator jika untuk tujuan bisnis. "Tetapi secara nasional, kita harus jaga NKRI ini. NKRI bukan hanya Jakarta dan pulai Jawa, NKRI itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi betul-betul kita harus bangun," tutur dia.

Proyek Palapa Ring sendiri adalah salah satu cara pemerintah menjaga perataan pembangunan. Menkominfo menjelaskan, proyek Palapa Ring Paket Barat dan Paket Tengah diperkirakan akan selesai pada pertengahan 2018.

Sementara untuk Paket Timur, saat ini masih dalam proses tender, namun diperkirakan kontraknya akan ditandatangani pada bulan September dan diharapkan juga akan selesai pada akhir 2018.

Proyek tersebut diharapkan dapat membantu penyempitan gap (kesenjangan) masyarakat secara ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah pusat sangat butuh bantuan dari pemerintah daerah dan kota untuk mempermudah izin pembangunan tersebut. (poy)