Rencananya, hari ini, Senin 18 April 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pertemuan ini akan membahas kelanjutan program reklamasi di Teluk Jakarta.

Ahok menjelaskan, pertemuan ini untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan pusat. Karena, menurut dia, reklamasi bukan merupakan barang terlarang, melainkan keniscayaan.

"Nanti sore jam 4 sama Menko Maritim sama Menteri Kelautan Perikanan, kita mau duduk ngomong di kantor Menko," katanya di Balaikota DKI Jakarta.

Ahok mengaku mendapatkan pemahaman reklamasi dari Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (P3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sudirman Saad. Menurutnya, teluk yang sudah terkontaminasi dapat diatasi dengan reklamasi.

"Supaya menyerap bahan-bahan racun. Ada bukunya beliau (Sudirman). Jadi tanya beliau. Beliau kan hanya mempermasalahkan soal izin. Kalau soal izin, saya nggak masalah kok," jelasnya.

Tetapi, kata Ahok, permasalahan izin ini jangan sampai malah menjadi beban dari APBD. Hal ini mengingat tujuan reklamasi untuk mendapatkan keuntungan dengan menambahkan aset daerah. Oleh karena itu, mantan Bupati Belitung Timur ini mengharapkan izin bukan menjadi penghambat reklamasi.

"Gara-gara reklamasi DKI mesti ngeluarin APBD membebanin APBD? Sekarang daratan udah pake APBD kamu nambah pulau gitu banyak mesti saya yang ngeluarin duit lagi enak aja lo!" tegasnya.

Bahkan, Ahok meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tidak menghilangkan kontribusi tambahan sebesar 15 persen.

"Buat saya mah izin nggak masalah. Tapi izin jangan ditarik ke pusat terus hilangin 15 persen jangan. Nanti saya DKI yang repot. Itu aja yang saya minta," tegasnya.

(da/da)