1. HOME
    2. NEWS
KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Sepakat Pembahasan RUU Tax Amnesty Dipercepat

Rencananya pembahasan RUU Tax Amnesty itu dilakukan mulai 18- 29 April 2016 atau sekitar dua pekan.

By Rohimat Nurbaya 15 April 2016 20:11
Ketua DPR Ade Komarudin dan Seskab Pramono Anung (Setkab RI)

Money.id - Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR-RI, Ade Komarudin menggelar rapat konsultasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 15 April 2016.

Ade memastikan, pertemuan konsultasi itu bermaksud untuk melakukan percepatan pembahasan RUU Tax Amnesty. Dengan adanya kesepakatan itu, RUU tersebut menjadi konsen dewan dan pemerintah.

"Tentu dengan rapat konsultasi agar tercapai kesepahaman antara dewan dan pemerintah dalam hal terutama target dan materi substansi dari RUU tersebut," kata Ade dikutip dari laman Setkab RI.

Menurut Ade, dalam rapat konsultasi itu pihak legislatif dan eksekutif sepakat agar pembahasan RUU Tax Amnesty bisa segera dilakukan oleh DPR. Dalam pembahasan ini, DPR diwakili Komisi XI dan dari pemerintah diwakili Menteri Keuangan serta Menteri Hukum dan HAM.

Recananya pembahasan RUU itu akan dimulai pada Senin, 18 April 2016 atau pekan depan dan dijadwalkan selesai 29 April 2016. Pada tahap awal, DPR akan meminta pendapat para ahli dan pakar soal Tax Amnesty itu. "Kami langsung buat time schedule," ujarnya.

Ade menambahkan, setelah dilakukan pembahasan RUU Tax Amnesty, pemerintah dan pimpinan DPR juga telah sepakat akan membahas RUU tentang Lalu Lintas Devisa dan RUU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan).

Menurut dia, dua RUU itu sangat penting, karena merupakan bagian dari perbaikan sistem perpajakan dan harus dilakukan secara sistematis.

"Itu supaya seluruh agenda reformasi agenda perpajakan kita selesai semua," ucap Ade.

Sangat penting

Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Pemerintah dan DPR memandang penyelesaian RUU Tax Amnesty ini menjadi penting bagi ekonomi Indonesia dan pemerintahan terutama saat ekonomi dunia sedang mengalami perlambatan.

Kata Pramono, pemerintah memerlukan capital in flow (arus modal masuk) untuk pembangunan infrastruktur dan juga untuk meningkatkan daya saing ekonomi.

Dia memastikan, pemerintah telah memiliki data tentang pengusaha yang sangat lengkap, dari nama dan paspor deretan pengusaha yang hendak diberi keringanan pajak.

Karena itu, dengan RUU Tax Amnesty ini diharapkan pengusaha berbondong – bondong pulang membawa uangnya kembali ke Indonesia. Apabila capital in flow bisa segera masuk maka harapannya bisa menaikkan devisa Indonesia.

"Kami bisa melakukan rekonsiliasi pajak, sekaligus dana itu akan digunakan sebagai bagian dari dana yang akan digunakan untuk investasi di dalam negeri," ujarnya.

Menurut Pramono, Jokowi memberikan pesan agar penyelesaian RUU Tax Amnesty ini tidak dimanfaatkan oleh wajib pajak (WP) nakal. "Sekaligus beliau berharap bahwa RUU Tax Amnesty ini bisa diselesaikan secepatnya," ujar dia.

NEXT>>> Tax Amnesty bersinggungan dengan skandal Panama Papers

 

Related

Komentar

Trending Now

Recommended

What Next

More From News Section