Money.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikeras mereklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Meski banyak penolakan datang akan rencana tersebut, hal itu tak menyurutkan langkah Ahok, sapaan akrabnya.

Bahkan, Ahok juga terang-terangan menolak permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghentikan sementara reklamasi teluk Jakarta. Ahok malah mempertanyakan dasar hukum jika proyek tersebut dihentikan.

"Kalau Pak Jusuf Kalla minta dihentikan, dasar hukumnya apa? Memang bilang banyak yang minta dihentikan," kata Ahok di Jakarta, seperti dikutip dari Merdeka.com, Senin 18 April 2016.

Ahok menuturkan, jika reklamasi dihentikan dia bakal digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kalau kalah maka akibatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menanggung ganti rugi yang tak menutup kemungkinan DKI akan merugi.

"Kalau tidak saya akan digugat PTUN dan jika kalah Pemda ganti beberapa triliun itu yang bayar Pemda loh. Kira-kira DPRD akan pecat saya kalau begitu?" ujar Ahok.

Meski demikian, Ahok mengaku akan mempelajari saran JK, jika hal itu disampaikan secara resmi kepada dirinya.

Penolakan keras yang dimaksud JK adalah dari para nelayan yang resah karena ladang nafkah mereka bakal hancur akibat reklamasi teluk Jakarta. Bukan hanya itu, aspek lingkungan juga disebut-sebut akan berdampak secara signifikan jika reklamasi dilakukan.

Ratusan nelayan tradisional teluk Jakarta melakukan aksi teatrikal penyegelan di salah satu pulau hasil reklamasi yakni Pulau G pada Minggu 17 April 2016. Mereka meminta proyek reklamasi dihentikan dan menuntut Ahok turun dari jabatannya.

"Turunkan Ahok! Turunkan! Tolak reklamasi pantai," teriak para nelayan di Pulau G, kemarin.

Akibat reklamasi, para nelayan mengaku semakin kesulitan dalam mendapatkan ikan yang berujung pada minimnya pendapatan dari hasil melaut.

"Kebutuhan kami semakin sulit, harga bahan pokok semakin naik. Tapi kenapa rakyat ditindas seperti ini," teriak salah satu nelayan. Para nelayan juga mendesak Presiden Jokowi agar mencabut izin reklamasi teluk Jakarta.

Para istri nelayan pesisir pantai utara Jakarta juga ikut menjerit lantaran harga bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mencekik.

Menurut mereka, dampak reklamasi pulau tersebut menambah biaya solar yang biasanya 30 liter per hari untuk mencari ikan, harus menambah solar 10 liter lagi menjadi 40 liter.

Reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta belakangan ramai diperbincangkan. Polemik mulai muncul setelah KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro, Ariesman Widjaja, sebagai tersangka kasus suap dalam pembahasan raperda zonasi tentang reklamasi.

Reklamasi teluk Jakarta dinilai mengabaikan keresahan masyarakat dalam hal ini para nelayan. Tidak hanya itu, aspek lingkungan juga disebut-sebut akan berdampak secara signifikan jika reklamasi dilakukan.

NEXT: Pertemuan Ahok, Rizal dan Susi... >>>