Money.id - Partai Keadilan Sejahtera 'menyentil' pemerintahan Jokowi-JK soal penanganan kabut asap. Bencana tersebut menimpa enam provinsi di antaranya Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Timika.

Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf menilai keputusan pemerintah menetapkan kabut asap sebagai bencana nasional sangat lambat. Menurut dia, status tersebut dikeluarkan setelah asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengepul ke mana-mana, bahkan hingga ke negara tetangga.

"Kalau ditetapkan sebagai bencana nasional kucuran bantuan lebih banyak, pasti penanganan lebih cepat," kata Muzzammil di kantor Saiful Mujani Research and Cosulting (SMRC), Jakarta Pusat, Selasa 20 Oktober 2015.  

Menurut dia, presiden sebenarnya bisa menembus aturan penentuan bencana nasional itu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perpu). Imbas terlambat menentukan keputusan itu menyebabkan bantuan luar negeri sudah masuk.

"Ini bukan negara kita saja yang kena. Apabila sudah darurat keluarkan saja perpu, asal meminta persetujuan DPR," terangnya.

Ketika sudah terlambat seperti saat ini, bukan masalah asap saja harus diselesaikan. Pemerintah harus menambah biaya kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana. Selain itu, biaya pemulihan lahan hutan dan pertanian juga anggaran akan sangat besar.

"Enam provinsi itu berhak meminta bantuan ekstra kepada pemerintah bila sudah jadi bencana nasional, karena anggaran mudah dikucurkan," ucap Muzzammil.

Hingga kini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Puluhan juta rakyat Indonesia menjadi korban bencana asap, mereka tak bisa menjalani aktivitas secara optimal lantaran jarak pandang yang hanya 100-500 meter.

Mengenai bencana kabut asap, Indonesia telah meminta bantuan kepada beberapa negara untuk dapat segera menghentikannya. Beberapa negara pun sudah menyatakan kesediaannya untuk membantu yaitu Singapura, Rusia, Malaysia, dan Jepang.

Bantuan dari negara lain tersebut berupa pesawat pengangkut air yang mampu membawa kapasitas air 12 hingga 15 ton. (dwq)