Money.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah, seperti gubernur, bupati dan wali kota, supaya betul-betul memperhatikan angka inflasi. Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi penting tetapi inflasi juga sangat penting.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada gubernur, bupati dan wali kota yang belum memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera membentuk. "Kalau bisa ada anggaran untuk pengendalian harga. Sehingga begitu bergejolak langsung bisa dilakukan intervensi," kata Jokowi dikutip dari laman Setkab RI.

Soal inflasi ini, Jokowi mengaku sudah melihat beberapa inovasi yang sangat baik. Dia mencontohkan, misalnya di Jawa Timur melakukan intervensi indlasi di sisi transportasi, Kemudian di Jakarta intervensinya di harga.

"Saya kira kota-kota yang lain bisa melakukan itu, selain hal-hal rutin yang sering kita lakukan, pasar murah, pasar murah, ya itu bisa. Tapi kalau lebih menyasar, lebih detail akan lebih baik," tuturnya.

Selain itu, Presiden juga meminta Polres, Kejaksaan, Bank Indonesia secara rutin, maksimal satu bulan sekali cek ke tempat-tempat gudang penyimpanan bahan-bahan pokok. Apabila menumpuk terlalu banyak berarti mau main-main harga.

"Itu harus kita ketahui. Kalau stoknya sudah menipis berarti harus ada sebuah tindakan untuk memperbesar stok yang ada di situ," jelas dia.

Tetapi menurutnya apabila stok masih bertumpu hati-hati ada yang mau main-main stok. Dan harus langsung memerintahkan mereka untuk mengeluarkan stok sehingga harga di kota, kabupaten, dan provinsi akan menjadi stabil lagi.

Jokowi juga menjelaskan soal kaitan antara pertumbuhan ekonomi inflasi. Presiden mengingatkan, jangan senang dulu kalau memiliki pertumbuhan ekonomi 9 persen. Karena menurutnya, Kalau pertumbuhan ekonomi 9 persen tapi inflasi 15 persen, artinya rakyat tekor 6 persen. 

"Punya uang tapi mau beli sesuatu dia mahal. Kita harus ngerti itu. Kalau pertumbuhan ekonomi 9, inflasinya 3, ini yang kita cari. Berarti rakyat beli itu mudah sekali untuk menjangkau harga yang dijual itu mudah," jelasnya.

Karena itu, pemerintah harus berperan aktif untuk mengendalikan inflasi. Dia menegaskan, jangan bangga dulu terhadap yang namanya pertumbuhan ekonomi kalau tidak bisa mengendalikan inflasi.

Jokowi mencontohkan, Singapura inflasinya minus 0,54 pesen. Sementara Malaysia pada 2015 inflasinya 2,1 persen. Amerika 0,12 persen, Eropa 0,04 persen. Sedangkan Indonesia 2014 ada 8,36 persen, 2015 sebanyak 3,35 persen, dan 2016 ini diharapkan juga antara 3 sampai 4 persen.

"Range-nya akan kami atur seperti itu dan nanti 2018 3,5 plus dan minus, pokoknya terus harus turun, harus turun, harus turun," tegas Jokowi.