1. HOME
  2. NEWS
JOKOWI

Istana Jawab 7 Kritik SBY Terhadap Pemerintah Jokowi-JK

Tujuh poin tersebut mencakup aspek perekonomian, sosial-masyarakat, penegakan hukum, kedaulatan partai politik, TNI-Polri, isu komunisme dan pers

By Dwifantya Aquina 13 Juni 2016 17:12
Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (setkab.go.id)

Money.id - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan tujuh kritik terhadap pemerintah Jokowi-JK saat ini. Dalam catatan SBY, masih ada tujuh hal yang harus dibenahi oleh pemerintah agar tak membawa implikasi buruk bagi masa depan bangsa.

Kritik ini disampaikan SBY di kediamannya, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat pekan lalu. Tujuh poin tersebut mencakup aspek perekonomian, sosial-masyarakat, penegakan hukum, kedaulatan partai politik, TNI-Polri, isu komunisme dan peran pers dalam pembangunan.

Terkait tujuh kritik tersebut, pihak Istana akhirnya memberikan tanggapan. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, pemerintah menerima semua kritik dan masukan dari SBY dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

"Kritik bagi Presiden Jokowi akan menjadi masukan agar kinerja pemerintah lebih baik lagi. Presiden tidak pernah mengabaikan masukan dan kritikan yang baik dan membangun dari siapa pun, apalagi dari seorang mantan Presiden," kata Johan Budi di Jakarta, Senin 13 Juni 2016.

Meski demikian, Johan tidak menjawab satu per satu poin kritikan yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Sebelumnya, SBY menyampaikan secara terbuka tujuh poin kritikannya untuk pemerintah.

Menurut SBY, dalam situasi ekonomi, ada permasalahan mengenai lemahnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat. SBY melihat hal ini harus menjadi prioritas pemerintah dalam memperbaiki ekonomi ke depan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kata SBY, sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi global. Hal tersebut juga bisa digenjot dari adanya daya beli masyarakat yang baik. "Di samping lemahnya daya beli, meskipun angka pengangguran berkurang, mencari lapangan pekerjaan juga tidak mudah ketika perusahaan-perusahaan melakukan PHK dan tidak membuka lapangan kerja baru," ujar SBY.

Selain itu, SBY melihat persoalan lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu alasan mengapa daya beli masyarakat menjadi menurun. SBY menilai, harusnya pemerintah bisa mensiasati hal ini. "Khusus mengait kenaikan sejumlah komoditas pangan di bulan Ramadan, sebenarnya bisa diambil langkah-langkah yang proaktif, karena hukum ekonomi memang begitu adanya," kata dia.

SBY mengatakan, catatan dari Partai Demokrat adalah setiap solusi dan kebijakan stabilisasi harga hendaknya rasional dan memahami hukum-hukum ekonomi agar langkah-langkah pemerintah tidak kontra-produktif dan tidak menjadi bahan pergunjingan masyarakat.

"Terus terang Partai Demokrat melihat bahwa ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih dan bahkan transparansi ini nampak menurun. Rakyat melihat ada tangan-tangan tidak kentara (the invisible hand) yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot," ujarnya.

(da/da)

Related

Komentar

Recommended

What Next

More From News Section