Money.id - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membeberkan kecurangan dalam pendistribusian minyak. Akibatnya konsumen dirugikan .

"Masih ditemukan ketidakakuratan timbangan, alat ukur yang merugikan konsumen," kata Direktur BBM BPH Migas Hendri Rahmat seperti dikutip dari laman Merdeka.com.

Guna mengatasi hal tersebut, BPH Migas menggandeng Kementerian Perdagangan guna mengawasi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan lain yang digunakan dalam pendistribusian BBM.

"Tujuannya, terwujudnya kerja sama dan sinergi antara BPH Migas dan Dirjen Perlindungan Konsumen, akhirnya pengguna BBM dapat memperoleh haknya, salah satunya tepat volume."

Pengawasan dilakukan secara merata, baik SPBU yang dikelola Pertamina maupun yang dikelola oleh perusahaan asing seperti Shell dan Total.

"Pengawasan sama saja," kata Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Hari Prawoko di Kantor BPH Migas, Jakarta.

Guna mengantisipasi kecurangan tersebut, BPH MIGAS bersama Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga melakukan pengawasan terhadap operasional stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh Indonesia.

Ternyata ditemukan berbagai modus kecurangan. "Ada yang misalnya pipa (truk BBM) di bawahnya dilubangi, ada yang elektroniknya sekarang dimofidikasi. Ya macam-macam sih," kata Hari.

Heri mengakui, memang instansinya banyak menerima pengaduan kecurangan SPBU tahun lalu. Kecurangan terbesar terjadi pada penjualan solar.

"Paling banyak 2015 itu SPBU di Medan sama Riau."

Dia tidak bisa memastikan siapa pelaku kecurangan tersebut. Dia hanya bisa menduga kecurangan bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki akses ke alat ukur BBM di SPBU.

"Kami belum punya data pasti, karena mobil itu jarak dari satu Depo sama SPBU jauh banget. Jadi ada peluang menguap, jadi kami nggak bisa juga menyalahkan tiba-tiba berkurang," jelasnya.

Selanjutnya: Pengakuan Pegawai SPBU >>>