Money.id - Sejumlah pemimpin negara di kepulauan Pasifik melontarkan kritik terhadap pemerintah Indonesia. Mereka mengkritik kasus pelanggaran hak asasi di Papua di pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York Senin 26 September 2016 silam.

Delegasi dari Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Tonga di pertemuan tahunan itu menyampaikan kekhawatirannya tentang keadaan di Papua. Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan pelanggaran hak asasi di Papua terjadi karena rakyat Papua ingin merdeka.

"Pelanggaran hak asasi di Papua Barat dan keinginan untuk merdeka adalah dua sisi dari koin yang sama," ujar Manasseh, seperti dilansir stasiun televisi ABC.

"Banyak laporan pelanggaran hak asasi di Papua Barat berhubungan dengan keinginan untuk merdeka lantaran pelanggaran itu dilakukan oleh Indonesia yang membungkam segala bentuk oposisi," ujarnya.

Namun seluruh kritik tersebut menapatkan respons keras dari dara cantik yang bernama Nara Masista Rakhmatia, yang saat itu menjadi perwakilan Indonesia. Dara berumur 33 tahun ini kritik dari negara-negara Pasifik itu bermotif politik dan bermaksud mengalihkan isu di dalam negeri mereka sendiri.

"Pernyataan mereka yang bermotif politik itu dibuat untuk mendukung kelompok separatis di Papua Barat yang kerap melanggar ketertiban dan melakukan serangan bersenjata," kata Nara.

"Itu adalah pelanggaran kedaulatan negara. Sungguh tidak elok dan berbahaya jika suatu negara menyalahgunakan forum PBB, termasuk pertemuan majelis umum ini," ujarnya.

Laporan pencarian fakta dari Keuskupan Agung Brisbane pada Mei lalu menyebut di Papua tengah terjadi genosida perlahan. Disebutkan, banyak terjadi penyiksaan dan pelecehan. Indonesia sudah berulang kali membantah pelanggaran hak asasi di Papua di forum-forum internasional. (poy)