1. HOME
  2. DIGITAL
WHATSAPP

Dilema Aplikasi Pesan Instan: Pemerintah Minta Bocoran Data Pengguna

CEO BlackBerry mengatakan bahwa pelaku kriminal tidak perlu dilindungi privasinya.

By Adhi 21 Desember 2015 15:35
Ilustrasi (wearesocial.sg)

Money.id - Belum lama ini sebuah kabar kurang mengenakkan datang dari Brasil. Pemerintah Brasil dilaporkan telah secara resmi memerintahkan operator seluler lokal untuk memblokir WhatsApp.

Keputusan pemblokiran WhatsApp ini dirilis oleh Hakim Pengadilan Tinggi Brasil. Mereka berdalih, pemblokiran ini merupakan "ganjaran" bagi WhatsApp karena perusahaan asal Amerika Serikat itu dinilai tidak mau bekerjasama dalam mengungkap sindikat kriminal yang berbasis di Sao Paolo.

Pada bulan Juli 2015 lalu, Pengadilan Tinggi Brasil meminta bantuan kepada WhatsApp untuk membocorkan database pertukaran pesan beberapa pengguna yang dituduh terlibat kelompok organisasi kriminal. Namun, WhatsApp tidak mau membantu dengan alasan perlindungan privasi pengguna.

Ini tentunya bukan kali pertama otoritas sebuah pemerintahan mengintervensi perusahaan teknologi penyedia layanan pesan instan.

Sebelumnya pemerintah Amerika Serikat juga sempat memaksa Google dan Apple untuk membocorkan data privasi para pengguna layanan mereka.

Baca juga: Dituding Lindungi Kriminal, Brasil Blokir WhatsApp

Meski pihak pemerintah menegaskan bahwa hal ini diperlukan demi alasan kemanan negara, namun keamanan data privasi pengguna sendiri sudah menjadi komitmen tetap yang dipegang tegung perusahaan-perusahaan teknologi.

Keamanan privasi yang ditawarkan perusahaan teknologi memang akan selalu menjadi dilema ketika berhadapan dengan otoritas berwenang.

Menanggapi hal ini, CEO BlackBerry, John Chen, pun menyatakan sikapnya. Melalui blog resmi BlackBerry, Chen menegaskan bahwa komitmen melindungi keamanan privasi pengguna merupakan hal yang tak bisa diganggu gugat, terutama bagi BlackBerry.

Akan tetapi, untuk perkara kriminalitas, komitmen ini ada baiknya dipertimbangkan kembali.

"Kami menolak gagasan bahwa perusahaan teknologi harus menolak permintaan akses yang sah dari otoritas," ujar Chen, seperti dikutip dari laman Ubergizmo, Senin 21 Desember.

Lebih lanjut Chen mengibaratkan pemberian akses terhadap otoritas berwenang sebagai bentuk tanggung jawab warga negara.

Menurut dia, seorang warga negara turut bertanggung jawab untuk menghentikan kejahatan ketika mereka bisa melakukannya.

Dengan kata lain, bos BlackBerry ini setuju jika pemerintah meminta bantuan para penyedia layanan pesan instan untuk membocorkan data penggunanya yang diduga terlibat tindak kriminal. (poy)

(a/a)

Related

Komentar

Recommended

What Next

More From Digital Section