Money.id - Sebuah dokumen dibocorkan ke internet dan menggemparkan dunia pada Minggu malam, 3 April 2016. Dokumen yang diberi nama "Panama Papers" itu mengungkap data-data pencucian uang dan pengemplangan pajak yang dilakukan para pesohor maupun kepala negara dari pelbagai negara di dunia.

Dokumen ini terdiri atas 11 juta dokumen internal yang terenkripsi. Ukuran file tersebut mencapai 2,6 terabyte (TB).

Sebanyak 11 juta dokumen tersebut terdiri atas 4,8 juta e-mail; 3 juta database; 2,1 juta dokumen PDF; 1,1 juta foto; 320.000 dokumen teks; dan 2.000-an file lainnya.

Ini merupakan dokumen online terbesar dalam sejarah jurnalisme. Wujudnya berupa surat elektronik, bukti transaksi, rekaman percakapan, foto, pdf, maupun berbagai jenis dokumen lainnya dari kurun 1977 hingga 2015.

The Guardian bekerja sama dengan para wartawan dari 80 negara mengulas 11,5 juta bocoran dokumen dari database Mossack Fonseca, firma hukum offshore terbesar keempat di dunia.

Kumpulan bocoran dokumen ini diperoleh dari sebuah sumber anonim oleh surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung dan dibagi oleh the International Consortium of Investigative Journalists bersama dengan the Guardian dan BBC.

Memakai perusahaan offshore (perusahaan di kawasan bebas pajak) memang tidak melanggar hukum, walaupun demikian bocoran dokumen itu menimbulkan pertanyaan dasar terkait etika dari penggunaan tax haven (wilayah-wilayah surga bebas pajak) dan data yang terungkap menimbulkan sebuah desakan untuk mereformasi sebuah sistem yang bersifat rahasia dan mudah disalahgunakan ini.

The Panama Papers mengungkapkan bahwa 12 pemimpin nasional merupakan bagian dari daftar 143 politikus, keluarga mereka dan kenalan dekat dari seluruh dunia yang diketahui menggunakan wilayah-wilayah surga bebas pajak ini.

Sebanyak US$2 triliun diperkirakan berasal dari Vladimir Putin. Sahabat sang presiden, seorang pemain celo bernama Sergei Roldugin, merupakan pusat dari skema ini dimana uang dari bank-bank negara di Rusia disembunyikan di kawasan bebas pajak. Beberapa di antaranya masuk ke dalam sebuah resort ski yang digunakan untuk pernikahan putri Putin, Katerina pada 2013.

Di antara para pemimpin negara yang memiliki kekayaan di kawasan bebas pajak ini adalah Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif; Ayad Allawi, mantan perdana menteri interim dan mantan wakil presiden Irak; Petro Poroshenko, presiden Ukraine; Alaa Mubarak, putra mantan presiden Mesir; dan perdana menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.

Enam anggota pemerintahan, tiga mantan anggota sebuah partai dan belasan penyandang dana untuk partai-partai politik UK memiliki beberapa aset di kawasan bebas pajak. Keluarga dari delapan anggota pemerintah China juga diperkirakan memiliki kekayaan di kawasan bebas pajak ini.

Sebanyak 23 orang yang memperoleh sanksi karena dukungan terhadap rezim Korea Utara, Zimbabwe, Rusia, Iran dan Suriah merupakan klien Mossack Fonseca. Perusahaan-perusahaan mereka dilindungi oleh the Seychelles, the British Virgin Islands, Panama dan wilayah-wilayah lain.

Seorang anggota penting dari komite etika FIFA yang berkuasa, yang seharusnya menjadi ujung tombak dari reformasi di dunia sepak bola, menjadi pengacara bagi individu dan perusahaan-perusahaan yang baru-baru ini dituduh terlibat penyuapan dan korupsi.

Satu bocoran memorandum dari seorang rekan Mossack Fonseca mengatakan, "95 persen dari pekerjaan kami adalah menjual kendaraan untuk menghindari pajak.”

Yang menarik, dokumen ini juga memuat nama 20 nama pesepak bola paling ternama di dunia, termasuk bintang FC Barcelona, Lionel Messi.

Messi dan ayahnya, Jorge, dituduh menyerahkan hak atas citra sang pemain ke dua perusahaan di Belize dan Uruguay dengan tujuan menghindari aturan di Spanyol yang mengharuskan pesepak bola melaporkan pendapatan yang diterima dari berbagai iklan.

Kasus ini pula yang membuat Messi dan ayahnya harus menghadiri sidang bulan ini dengan tuduhan melakukan penipuan pajak.

Bocoran dokuman berasal dari catatan firma itu, yang didirikan pada 1977. Informasi itu terupdate dengan catatan paling baru dari Desember 2015. Sebanyak 370 reporter dari 100 organisasi media menghabiskan waktu setahun untuk menganalisa dan menverifikasi data dalam dokumen.

Hebohkan Indonesia

Kegaduhan yang terjadi menyusul tersiarnya data dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama turut menyentuh Indonesia.

Dalam tautan milik Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), ada 2.961 nama individu ataupun perusahaan yang muncul, saat kata kunci "Indonesia" dimasukkan.

Selain itu, pada laman yang sama pun muncul 2.400 alamat di Indonesia yang terdata dalam kolom "Listed Addresses".

Di antara ribuan nama itu, ada banyak nama yang terdengar familiar dan terkenal di Tanah Air, di antaranya Sandiaga Uno‎.

Nama-nama para miliarder ternama tanah air lainnya juga bertebaran dalam dokumen Mossack Fonseca.

Dua nama yang kerap dicari penegak hukum untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi, yakni Muhammad Riza Chalid dan Djoko Soegiarto Tjandra, juga tercantum dalam dokumen yang bocor ini.‎

Dokumen "Panama Papers" kali pertama diperoleh surat kabar Jerman, Suddeutsche Zeitung, yang kemudian diteruskan kepada kelompok jurnalis global yang bernama International Consortium of Investigative Journalists.

Firma Mossack Fonseca sendiri mengklaim, mereka telah beroperasi selama 40 tahun dan tidak pernah sekali pun melanggar hukum.

Sebelumnya, pada 2010 lalu, beredar juga dokumen yang dibocorkan oleh programmer komputer, jurnalis, dan penulis Julian Assange.

Dia membocorkan file yang berisi dokumen-dokumen rahasia operasi intelijen di berbagai negara. Bocoran tersebut dikenal dengan nama Wikileaks.

Namun, dibanding dengan Wikileaks, jumlah file yang dibocorkan dalam "Panama Papers" ini berkali-kali lipat ukurannya.

Pembocor data program mata-mata AS, Edward Snowden, mengakui apa yang dia lakukan dulu tak ada apa-apanya dibanding Panama Papers. "Ini adalah pembocoran data terbesar sepanjang sejarah, dan isinya jelas mengungkap korupsi," tulis Snowden melalui akun Twitternya, pada Senin 4 April 2016.

Untuk melihat dokumen "Panama Papers" secara online, kunjungi URL http://panamapapers.sueddeutsche.de/en/