Money.id - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan beberapa yang waktu lalu membuat pernyataan mengejutkan untuk melarang peredaran ojek online. Namun dalam waktu kurang dalam 24 jam larangan itu langsung dicabut.

Ketua Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menanggapi fenomena ojek online tersebut. Menurutnya, saat ini Indonesia sedang menggalakkan investasi luar negeri untuk datang ke dalam negeri. Sehingga keberadaan Go-jek cs pantas untuk dipertahankan.

"Kita memang harus ada kepastian dari masalah itu. Ini pun masih kejar-kejaran antara kebutuhan masyarakat, fasilitas yang baik dan teknologi dengan peraturan yang belum memadai. Sehingga seharusnya peraturan harus mengikuti perkembangan yang cepat ini bukan malah melarangnya," kata Triawan saat diwawancarai Money.id usai peresmian JK3I di Jakarta, Senin 21 Desember 2015.

Ayah dari Sherina Munaf itu merasa perkembangan teknologi digital sekarang ini sangat ekspondesial, cepat sekali dari hari ke hari. Tidak bisa membuat keputusan tanpa dipikirkan jangka panjang, namun harus dibicarakan. Ia berharap jangan sampai investor asing takut dengan ketidakpastian antara peraturan yang tidak jelas dengan kebutuhan yang terus meningkat.

"Tapi syukurlah Presiden mempunyai visi bahwa kita harus mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi yang cepat itu," ujarnya.

Kata dia, membuat undang-undang yang berkaitan dengan inovasi tersebut tidak bisa berhubungan dari satu instansi negara saja, misalnya hanya kementerian perhubungan. Tapi kementerian lain harus melihat ini sebagai suatu tantangan kedepannya untuk bisa nantinya menyesuaikan peraturan.

"Apakah itu amademen atau mengubah undang-undang yang ada atau bila belum perlu diubah, peraturan yang sudah ada dimanfaatkan dengan baik. Supaya inovasi ini jangan sampai terhambat. Karena pemodal sudah banyak yang siap mengakomodir ide-ide yang luar biasa," jelas Triawan.

Ia mengatakan, yang sekarang sedang bangkit adalah sharing ekonomi seperti jaringan RBNB. Itu adalah merupakan jaringan rumah-rumah dan pemondokan, serta hotel-hotel murah yang menjadi jaringan hotel terbesar di dunia.

Triawan mengatakan, seharusnya Indonesia bisa berkaca dari Amerika Serikat. Meski masih bertentangan dengan undang-undang, mereka tetap sigap meneruskan usaha.

Siap atau tidaknya, menurut Triawan, sebuah transportasi publik tergantung dari fasilitas yang memandai. Namun hingga saat ini pemerintah dan swasta pun belum bisa menyediakan.

"Ini yang harus dikejar. Jangan sampai inovasi-inovasi yang menyiasati ini belum apa-apa sudah dilarang. Jadi mari berbarengan kita perbaiki transportasi publik, undang-undangnya dibenahi, biarkan inovasi ini berkembang," tuturnya. (dwq)