Money.id - Pemerintah Republik Indonesia (RI), butuh dana Rp5.000 triliun untuk pembangunan insfrastruktur. Dana tersebut tidak semuanya dapat dipenuhi dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden RI, Joko Widodo mengatakan dari jumlah tersebut, pemerintah hanya mampu membiayai Rp1.500 triliun dalam kurun waktu lima tahun.

"Baik itu pelabuhan, baik itu jalan tol, baik pembangkit listrik, baik jalur kereta api, baik airport, semuanya itu butuh uang, butuh anggaran sehingga butuh kecepatan untuk membangun itu," kata Joko Widodo dikutip dari laman Setkab RI, Minggu 6 Maret 2016.

Pria akrab disapa Jokowi itu menuturkan, Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak, bisa jadi celah untuk membantu pendanaan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur dalam jangka pendek, maupun jangka panjang.

Secara sederhana, Tax Amnesty yaitu penghapusan pajak bagi wajib pajak yang menyimpan dana di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah.

Dengan dilakukannya Tax Amnesty, diharapkan para pengusaha menyimpan dana di luar negeri akan memindahkan investasinya di Indonesia dan menjadi wajib pajak baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

"Kita ingin agar ada aliran dana, aliran uang kembali, uang-uang kita yang di luar itu masuk ke negara kita karena kita membutuhkan anggaran yang besar untuk pembangunan," ucap Jokowi.

Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak kepada DPR beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya pembahasan RUU tersebut kepada DPR. "Yang jelas sudah kita sampaikan ke Dewan, pertanyaannya ke DPR," ucapnya. (poy)