Money.id - Pemerintah akan menaikkan anggaran TNI hingga Rp250 triliun pada 2019 mendatang. Hal tersebut dikemukakan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat rapat masalah penguatan TNI di Kantor Presiden, Jakarta.

Menurut Jokowi, ke depannya budget atau anggaran TNI kurang lebih diharapkan rata-rata di atas 1 persen. Apabila pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, maka pada 2019 anggaran TNI bisa meningkat jadi sekitar Rp200-250 triliun.

Ia memberikan sedikit gambaran, bahwa anggaran TNI sekarang ini atau sebelumnya kurang lebih 0,89 persen dari PDB (product domestic bruto) yang sebelumnya lagi kurang lebih 0,78 persen dari PDB dan sekarang paling tidak 1,1 persen dari PDB.

“Ke depan kalau pertumbuhan ekonomi bisa naik paling tidak di atas 6 persen, akan muncul angka 1,5 persen dari PDB dan ini sebuah angka yang besar. Perhitungan saya tadi kurang lebih bisa mencapai Rp250 triliun,” kata Jokowi seperti dikutip dari Setkab.go.id, Rabu 24 Februari 2016.

Presiden menyadari bahwa untuk membangun TNI yang profesional dan disegani harus mampu memenuhi alutsista (alat utama sistem persenjataan) bagi tiga matra secara terpadu.

Meski demikian, ia mengingatkan agar angka-angka itu harus mulai diantisipasi dari sekarang. Artinya, harus ada sebuah perencanaan yang matang, betul-betul matang dan detail, sehingga anggaran itu betul-betul dipergunakan dengan baik dan juga terdesain dari awal.

Jokowi juga membahas tentang penggunaan produk-produk dalam negeri. Ia mengingatkan ini sangat penting sekali. Diakui Presiden, memang belanja-belanja yang ada sudah ada porsi-porsi baik, belanja pegawai, belanja alutsista juga sudah baik.

Tapi Presiden mengingatkan sekali lagi bahwa perencanaannya harus matang. “Detail dalam sebuah strategi pembangunan kekuatan kita seperti apa, ini mungkin yang kita inginkan ke depan,” tuturnya.

Sementara, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi memberikan arahan agar pembelian alutsista TNI harus transparan dan terukur.

“Ke depan yang akan menjadi kekuatan kita, selain alutsista yang transparan dan terukur, kita memahami ke depan ini selain kekuatan pertahanan negara, keamanan negara adalah masalah pangan dan energi,” kata dia.

Menurut Pramono, Presiden Jokowi juga meminta agar pembangunan TNI tidak terpusat di Jawa lagi, tapi betul-betul Indonesiasentris, dimulai dari pinggiran, sehingga kekuatan itu menjadi merata.

“Harapannya dalam waktu dekat segera turun dan mudah-mudahan ini akan membuat TNI kita akan semakin kuat,” ujarnya.