Money.id - Partai Golkar hasil Munas Bali telah menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas). Hasilnya, Aburizal Bakrie Cs sepakat untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan akan menggelar musyarawah nasional luar biasa (Munaslub).

Aburizal Bakrie dan Agung Laksono pun mengundurkan diri sebagai ketua umum demi persatuan Golkar.

Munaslub diyakini sebagai satu-satunya cara untuk menyatukan dua kubu di partai beringin yang berkonflik selama setahun lebih.

Kabar digelarnya Munaslub memunculkan sederetan nama yang berpeluang maju sebagai Ketua Umum salah satu partai tertua di Indonesia itu.

Nama Ade Komarudin, Setya Novanto, Idrus Marham dari kubu Aburizal, Aziz Syamsuddin dan Airlangga dari kubu Munas Ancol (Agung Laksono Cs), disebut bakal meramaikan bursa calon ketua umum Partai Golkar. Namun, kemarin, satu nama lagi muncul, yakni Mahyudin, wakil ketua MPR RI.

Tak mudah untuk mendapatkan kursi nomor satu di partai berwarna kuning itu. Salah satu keniscayaan adalah dukungan dari daerah.

Selain itu, hal terpenting yang menjadi pertimbangan adalah sosok mana yang kira-kira dapat memersatukan Partai Golkar menuju kejayaan di Pemilu Serentak 2019.

Namun, belum-belum, bursa calon ketum Golkar sudah memanas. Persaingan antar calon yang berambisi meraih kursi tertinggi partai yang identik dengan warna kuning itu semakin sengit.

Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik menerima gratifikasi berupa pesawat jet mewah saat kampanye caketum Golkar. Laporan tersebut disampaikan oleh Koordinator Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP), M Adnan.

Namun informasi dari Adnan tak jelas, dia hanya mengantongi bukti foto dari media sosial (medsos).

"Berkaitan dengan beredarnya foto-foto di medsos sudah ramai. Ada dugaan bahwa ada beberapa anggota DPR, termasuk ketua DPR yang baru, Ade Komarudin menerima dugaan gratifikasi berupa pesawat jet mewah untuk keliling. Kita punya fotonya. Kami harap MKD proaktif," ujar Adnan seperti dikutip dari Merdeka.com.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menilai, pengaduan terhadap Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena persaingan terkait pencalonan ketua umum Golkar. Maka dari itu Agung berharap persaingan tak berujung saling menjatuhkan.

"Memang itu bagian dari caketum. Tapi jangan sampai kemudian ada proses karakter assasination juga, saling menjatuhkan," kata Agung, Selasa 23 Februari 2016.

Namun Agung mengaku belum bisa memastikan apakah benar Akom mendapatkan gratifikasi berupa pesawat pribadi untuk kunjungan kampanye. Dia berharap agar ada penelusuran terkait hal ini.

"Saya kira itu biarlah perkembangan yang akan bisa mengambil kesimpulan apakah benar seperti itu. Saya kira calon kita sudah tahu apa akibatnya kalau kemudian bermain-main seperti itu. Apalagi kemudian itu ada pernyataan itu atas dukungan dari para simpatisannya, bisa saja seperti itu. Saya tidak bisa langsung memvonis itu gratifikasi, biarlah nanti dilihat," ujarnya.

Kampanye Hitam dan Isu Politik Uang

Sebelum tuduhan gratifikasi terhadap Akom semakin liar, Bambang Soesatyo pasang badan. Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Riau itu mengaku, bahwa pesawat pribadi yang dipakai Akom untuk kampanye menjadi ketua umum Golkar adalah miliknya. Bambang menyebut pesawat itu sudah dia laporkan dalam LHKP.

"Saya yang punya. Usaha saya di Kalimantan sejak 2005. Kalau baca LHKPN saya kan ada," kata Bambang.

Tidak terima dengan laporan tersebut, akhirnya pihaknya melaporkan Adnan ke Polda Metro Jaya.

"Pencemaran nama baik, fitnah, dan UU ITE. Kalau kamu pejabat ikut mobil saya bukan gratifikasi. Coba baca UU gratifikasi, sesuatu yang diberikan untuk menjanjikan. Ini kan saya ketua tim, punya kantor sendiri," tuturnya.

Ketua komisi III DPR ini menuding, salah satu calon ketum Golkar ingin menjatuhkan nama Ade sebelum Munas Golkar. Namun dia enggan menyampaikan siapakah yang melakukan black campaign tersebut.

"Itu pencemaran nama baik, individu. Walaupun kita tahu siapa aktor intelektualnya kita minta polisi yang mengorek dari pelapor. Dari Caketum," ujarnya.

Selain kampanye hitam, bursa caketum Golkar juga ditengarai marak dengan isu politik uang. Menyikapi hal itu, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung menginginkan calon yang melakukan politik uang agar didiskualifikasi.

"Sebaiknya yang bersangkutan didiskualifikasi saja. Kita ingin mendapatkan calon yang baik dan bersih," katanya saat ditemui Merdeka.com di KAHMI Center.

Akbar menilai, pencoretan tersebut dapat memberi pelajaran agar calon tidak mencoreng nama baik partai. "Agar ini menjadi pelajaran bagi calon. Kita hanya ingin calon hanya memfokuskan dan mencurahkan seluruhnya untuk partai dan bukan yang lain," tambahnya.

Akbar juga menginginkan permainan politik uang tersebut dapat dihindari agar seluruh calon bisa memperbaiki partai Golkar. "Saya menginginkan betul-betul dicegah agar dijadikan salah satu dasar bisa ikut calon atau tidak," kata dia.

Diketahui sebelumnya, Politisi Partai Golkar, Nurdin Halid melempar tudingan panas di tengah bursa caketum Golkar jelang Munas. Nurdin menyebut jika salah satu calon ketum diduga melakukan politik transaksional ke pengurus daerah (DPD) berupa bagi-bagi uang.

Nurdin mengaku didatangi oleh 28 pengurus DPD I. Mereka mencurigai ada politik transaksional dari salah satu caketum.

"Ada (caketum) yang dicurigai bagi-bagi duit. Sudah disinyalir ada (caketum dengan politik transaksional) dan ada pengakuan. Pengurus DPD I bertemu dengan saya untuk bilang itu," kata Nurdin.