Money.id - Menurut laporan AFP dan Reuters bahwa pemerintah Perancis berencana meminta tagihan pajak berskala besar dari Google. Mesin pencari raksasa yang berbasis di New York itu diminta membayar 1,6 miliar euro atau setara dengan Rp23,4 triliun dalam bentuk pajak.

Dikutip dalam laman Business Insider, Minggu 28 Februari 2016, jumlah tersebut 10 kali lebih banyak dari kesepakatan pajak yang dibuat Google dengan Inggris. Dalam kesepakatan terbaru, Google bersedia membayar 130 juta pound sterling atau Rp2,4 miliar.

Perbedaan tarif pajak yang mencolok itu, kemungkinan akan mengobarkan kritik terhadap Inggris dan praktek pembayaran pajak Google di Eropa. Padahal Inggris merupakan pasar terbesar kedua Google setelah Amerika Serikat.

"Namun tidak berarti bahwa Google akhirnya akan membayar 1,6 miliar Euro (Rp23,4 triliun). Mungkin akan ada keberatan, dan negosiasi pada akhirnya, khususnya masalah penalti," kata sumber kepada AFP dan Reuters. 

Pada Rabu, badan pengawas keuangan publik Inggris PAC mengecam kesepakatan pembayaran pajak Google kepada Inggris yang hanya 130 juta pound sterling atau sekitar Rp2,4 miliar. PAC menyebutnya jumlah tersebut 'terlalu kecil'.

Kesepakatan yang ditandatangani pada Januari lalu itu memicu kritik dan kecaman dari politikus yang pihaknya menolak, dengan mengklaim bahwa tarif pajak seharusnya 3%. PAC mengkritik kurangnya 'transparansi' dalam kesepakatan tersebut.

"Dengan tidak adanya transparansi penuh atas rincian masalah ini dan bagaimana hal itu dicapai, kita tidak bisa menilai apakah itu adil bagi pembayar pajak," kecam PAC.

"Jumlah yang dibayarkan oleh Google tidak proporsional bila dibandingkan dengan besarnya bisnis Google di Inggris. Ini memperkuat keprihatinan kami bahwa peraturan yang mengatur pajak perusahaan tidak membuahkan hasil yang adil."

Walaupun begitu seorang juru bicara Google menolak mengomentari masalah pajak perusahaan di Eropa tersebut.