Money.id - Indonesia diambang krisis perumahan. Pasalnya, sejauh ini, Indonesia masih mencatat kekurangan perumahan atau backlog sebesar 13,6 juta rumah.

Indonesia Property Watch meminta pemerintah memanfaatkan aset BUMN untuk program perumahan rakyat. Seiring dengan target pemerintah membangun satu juta rumah setiap tahun.

Data Indonesia Property Watch menunjukkan, diperkirakan masih terdapat sekitar Rp 590 triliun atau sebesar 18 persen dari total aset BUMN merupakan aset yang belum dimanfaatkan atau yang masih mempunyai permasalahan. 

Dengan aset sebesar itu, paling tidak terdapat 60.000 hektar tanah milik BUMN yang nganggur dan sebagian dapat dimanfaatkan untuk mendukung program kerakyatan. "Aset yang 'idle' (terlantar) milik BUMN dapat menambah ketersediaan bank tanah untuk rumah rakyat," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda.

Pengamat properti, Panangian Simanungkit, mengatakan bila pemerintah tidak mampu mencari solusi atau terobosan untuk menyediakan RSH dan Rusunami bagi kalangan bawah, maka ketegangan dan kecemburuan sosial sewaktu-waktu berubah wujud menjadi kerusuhan sosial.

Selain itu, aturan kepemilikan Rusunami yang notabennya untuk masyarakat menengah ke bawah justru dinikmati masyarakat kaya. Ini juga harus diselesaikan dan dicarikan solusi.

"Kepemilikan Rusunami sebenarnya hanya boleh dijual oleh pengembang kepada masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal, dengan batas penghasilan maximum Rp 5,5 juta per bulan," katanya.

Pemerintah sendiri mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi masalah perumahan ini. Apa saja? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.