Money.id - Komisi III DPR RI telah memilih 5 nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, pada Kamis 17 Desember 2015 lalu.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo mengantongi perolehan suara terbanyak, yakni 53 suara. Agus pun terpilih menjadi ketua KPK yang baru.

Posisi selanjutnya diikuti oleh Basaria Panjaitan dengan perolehan 51 suara, Alexander Marwata 46 suara, serta Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang dengan 37 suara.

Dengan komposisi ini pula, Basaria Panjaitan menjadi komisioner KPK wanita pertama.

Berikut adalah profil singkat 5 pimpinan KPK baru hasil pilihan Komisi III DPR.

1. Agus Rahardjo

Agus merupakan mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Sebelumnya, Agus menjabat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Namun, pada tahun 2010, ia memilih mundur karena kesibukannya di LKPP.

Saat seleksi ia sempat ditanya mengapa belum melaporkan seluruh harta kekayaannya ke KPK saat seleksi. Padahal menurut pansel, sebagai seorang pegawai negeri sipil, Agus tergolong kaya. Ia memiliki tanah yang luas di Cariu, Jonggol, di Bumi Serpong Damai dan Citra Raya, Tangerang. Ia juga memiliki beberapa mobil.

Menurut Agus, ia membeli tanah tersebut jauh sebelum krisis 1998. Kemudian ia mencicil mobilnya dengan uang yang ia dapatkan dari Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD). Ia mengklaim mendapat bayaran US$ 6.000 dengan menghadiri 8 sesi OECD.

Tapi salah satu pansel menyela Agus. “Sepengetahuan saya OECD tidak pernah memberikan upah,” katanya.

2. Basaria Panjaitan

Basaria merupakan perwira tinggi Polri yang mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang. Ia merupakan satu-satunya polwan yang menjadi capim KPK.

Keikutsertaannya dalam seleksi KPK mendapatkan dukungan penuh dari Wakapolri Komjen Budi Gunawan. Ia pernah menjadi Kepala Biro Logistik Polri, Kasatnarkoba di Polda NTT, dan menjadi Direktur Reserse Kriminal Polda Kepulauan Riau. Dari Batam, Basaria ditarik ke Mabes Polri, menjadi penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.

Dalam sesi wawancara, anggota pansel Harkristuti menanyakan kasus pencurian 25 unit mobil mewah yang pernah ia tangani saat bertugas di Riau pada 2007. Sementara itu, dalam makalahnya, Basaria menuliskan ingin memperkuat supervisi KPK. Ia menyatakan dalam 10 tahun ke depan, ia optimis Polri dan Kejaksaan Agung akan semakin kuat, sehingga KPK bisa fokus ke pencegahan.

3. Alexander Marwata

Alexander Marwata adalah Hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum menjadi hakim, Alexander adalah salah satu auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Universitas Indonesia (UI) ini sempat disentil soal dissenting opinion saat putusan vonis pegawai Ditjen Pajak Dhana Widyatmika yang dinyatakan bersalah karena menggelapkan pajak.

Alexander berpendapat Dhana tidak pernah menerima dan menikmati uang Rp2 miliar dari Liana Apriany dan Femi Solikhin. Uang itu tidak ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban Dhana dalam kapasitas sebagai pegawai pajak. Alex juga mengatakan Dhana tidak terbukti melakukan pemerasan terhadap PT Kornet Trans Utama.

Dalam sesi wawancara, ia juga memberikan kritik pada KPK. Menurutnya, penyidikan kasus korupsi di KPK lamban, dan dakwaan dari jaksa KPK disusun asal-asalan.

4. Saut Situmorang

Saut Situmorang adalah satu-satunya capim KPK dari kalangan Badan Intelejen Nasional. Ia juga merupakan akademisi yang mengajar ilmu kompetitif intelijen di Universitas Indonesia.

Pansel Betti Alisjahbana dan Yenti mempertanyakan tentang dugaan pencucian uang di perusahaan pribadi miliknya, PT Indonesia Cipta Investama. Di sesi wawancara juga terungkap bahwa ia dekat dengan Menteri Politik, Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan dan mantan Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Saut juga ditanya soal harta dan mobil Jeep Rubicon senilai Rp 1 miliar lebih, serta nomor polisi cantik B S4 UTS. “Itu gratis. Saya tidak bayar,” katanya.

5. Laode Muhammad Syarif

Laode adalah dosen di Universitas Hasanuddin sekaligus sebagai konsultan hukum lingkungan. Laode juga perancang kurikulum dan pelatih utama dari Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung (MA) RI.