Money.id - Kicauan Presiden Joko Widodo melalui akun Twitter resminya @jokowi pada Kamis 21 Januari 2016, cukup mengejutkan publik. Jokowi meminta, siapapun yang mencatut namanya baik keluarga, relawan, maupun pejabat, lalu minta jabatan atau proyek, agar diabaikan saja.

“Pemerintahan bersih harus dipraktikkan,” tegasnya.

Sementara dalam fan page Facebook-nya, Presiden Jokowi mengemukakan sudah banyak laporan yang masuk bahwa ada yang mencatut namanya lalu meminta proyek atau jabatan.

“Saya ingatkan untuk yang satu ini tidak main-main,” tegas Presiden Jokowi.

Menanggapi pesan Jokowi di media sosial tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan bahwa pernyataan Jokowi tersebut merupakan peringatan tegas kepada siapapun yang hendak mencatut namanya.

“Yang jelas presiden sudah memberikan warning secara terbuka, dan saya mengamplifikasi dari warning tersebut supaya tidak dilakukan oleh siapapun,” kata Pramono seperti dikutip dari laman seskab.go.id, Jumat 22 Januari 2016.

Menurut Pramono, Presiden telah berulang kali menyampaikan dan meminta kepada para pembantu presiden dan siapapun untuk membangun tradisi baru. Dalam hal ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang terbuka, dan tidak ada orang yang bisa mengatasnamakan presiden, termasuk bahkan keluarga presiden sendiri untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi.

“Presiden berkeinginan betul-betul bahwa pemerintahan bersih itu bisa diwujudkan. Sehingga dengan demikian, Twitter itu, kebetulan kita mendiskusikan hal tersebut bermakna, bahwa Presiden betul-betul tidak ingin ada orang yang menyalahgunakan nama presiden, kewenangan presiden, wibawa presiden, kekuasan presiden untuk kepentingan pribadi siapapun itu,” jelas Pramono.

Ia menegaskan pernyataan presiden tersebut tidak tiba-tiba. Ia menjelaskan, Presiden Jokowi tidak ingin atas nama tersebut dilakukan. Karena itu, Jokowi meminta kepada para pembantu terdekatnya yang sehari-hari berada di dalam lingkaran Istana jika hal tersebut terjadi untuk dilaporkan kepada presiden.

“Yang jelas Presiden kan mata telinganya banyak. Presiden punya Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara), presiden punya BIN (Badan Intelijen Negara), presiden punya BAIS (Badan Intelijen Strategis), presiden punya Polri, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), yang semuanya pada punya alat kan, BNN (Badan Narkotika Nasional) juga punya alat. Ya tentunya pasti ada yang lapor kepada presiden mengenai hal tersebut,” jelas Pramono.

Dengan pola tradisi baru berkaitan dengan proses tender yang dimulai pada awal tahun bukan pada bulan April atau Mei ini, lanjut Seskab, tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi. Sebelum hal itu terjadi, maka siapapun yang mengatasnamakan presiden, presiden sudah menyampaikan bahwa itu betul-betul tidak berlaku, dan orang jangan kemudian terpancing ataupun mengikuti pencatutan nama tersebut.

Sebelum ini kasus yang mencuat dan bikin heboh terkait pencatutan nama Presiden Jokowi adalah permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia, yang dilakukan oleh pengusaha minyak Riza Chalid, saat bersama Setya Novanto (saat itu Ketua DPR RI) bertemu Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin.

Terkait kasus pencatutan nama Presiden itu, Setya Novanto telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua DPR RI, menjelang putusan akhir sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), beberapa waktu lalu.