Money.id - Bagai petir di siang bolong, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara mengejutkan merilis pelarangan operasional ojek online.

Lewat regulasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 tertanggal 9 November 2015, Menteri Ignatius Jonan resmi melarang peredaran ojek online. Menteri Jonan menilai ojek online tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono menerangkan, ojek online dinilai tidak memenuhi ketentuan transportasi yang terangkum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Namun ajaibnya, selang sehari pengumuman beredar, atau tepatnya hari ini, Jumat 18 Desember 2015, Menteri Ignatius Jonan mencabut kembali pelarangan tersebut. Ojek online kembali diperbolehkan beroperasi seperti sedia kala.

Ia berkilah, "Ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak."

Baca juga: Menhub Cabut Larangan, Go-Jek Cs Boleh Tetap Beroperasi

Melihat kondisi ini, pemerintah terkesan "galau" dalam menanggapi transformasi transportasi publik dari yang awalnya konvensional dan kini menjadi lebih modern memanfaatkan platform internet.

Bila kita menilik ke belakang, sebenarnya pemerintah di bawah arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan dukungan yang begitu besar bagi ekosistem bisnis berbasis digital, termasuk ojek online. Khususnya kepada Go-Jek yang asli karya anak bangsa.

Dalam gelaran Dialog Komunitas Kreatif yang dihelat bersamaan dengan peresmian Indonesia Convention Exibithion (ICE) BSD City Agustus 2015 lalu, Jokowi tanpa malu-malu memuji kesuksesan Go-Jek sebagai opsi alternatif layanan transportasi yang memudahkan masyarakat. Jokowi bahkan menyarankan co-founder sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Gojek, Nadiem Makarim, untuk membuat aplikasi serupa yang dapat dimanfaatkan oleh petani dan nelayan.

"Coba ada aplikasi cuaca buat petani dan nelayan. Aplikasi lokasi ikan, dan lain-lain lah. Bisnis tradisional diberi sentuhan-sentuhan modern," ungkap Jokowi kala itu.

"Bisnis kreatif berbasis budaya dan teknologi akan jadi masa depan Indonesia. Untuk anggaran akan kita berikan dukungan penuh," sambung beliau.

Tak cukup sampai di situ, dalam kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat pada Oktober 2015 kemarin, Presiden Jokowi juga mengajak Go-Jek beserta sejumlah bos startup lokal untuk berkunjung ke Silicon Valley, California, yang menjadi pusat perusahaan teknologi kelas dunia. Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, mereka mempelajari ekosistem industri startup di AS.

Baca juga: Ikut Jokowi, Bos Go-Jek Berburu Ilmu Hingga Silicon Valley

Selain Jokowi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) juga mendukung eksistensi Go-Jek. Ia bahkan menyarankan para pengemudi ojek pangkalan untuk segera bergabung dengan Go-Jek.

"Tujuan Go-Jek memudahkan pengemudinya mencari penumpang. Jadi pengemudi tak perlu ngetem di pinggir jalan, menunggu enggak jelas sambil main gaple begitu," ujar Ahok Juli 2015 silam di Balai Kota Jakarta.

Ekosistem ojek online di Indonesia, khususnya di Jabodatabek, sendiri pada dasarnya sudah tertata dengan baik. CEO Go-Jek, Nadiem Makarim sempat mengatakan bahwa jenis bisnis yang ia jalankan ini bisa meregulasi diri sendiri (self-regulating). Campur tangan pemerintah yang terlalu ketat, ungkap Nadiem, justru akan "mengebiri" lini bisnis yang baru bertumbuh ini.

"Pemerintah saat ini harusnya berperan menjadi wasit, ke depannya dapat menjadi coach, dari pengawas menjadi teman. Pemerintah harus merilis regulasi yang tidak mempersempit ruang bermain para pelaku industri kreatif," tutur Nadiem.