Money.id - Pemerintah tampaknya serius menggelar MotoGP pada 2017. Kini pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga mengaku tengah mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk menggelar ajang balap motor bergengsi itu.

Hal tersebut disampaikan pihak Kemenpora saat bertemu dengan Dorna Sports SL selaku penyelenggara MotoGP. Dalam pertemuan itu, Menpora Imam Nahrawi langsung bertemu dengan CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, di Kemenpora, Rabu 21 Oktober 2015.

Dalam pertemuan itu, Carmelo mengingatkan Indonesia untuk menunjukkan keseriusannya menggelar MotoGP 2017. Sebab, ada sejumlah negara yang ingin merebut hak Indonesia, seperti Thailand, Brasil, dan Chile.

Juru Bicara Kemenpora Gatot S Dewabroto menjelaskan, ada tiga syarat yang harus dipenuhi Indonesia. Namun, yang saat ini dibutuhkan adalah Letter of Intention (LoI) dan Masterplan.

"Tanpa syarat itu tidak tertutup kemungkinan Indonesia tidak akan menjadi tuan rumah MotoGP 2017," kata Gatot. "Mengenai kontrak itu bisa ditunda hingga awal tahun depan."

Nantinya, surat-surat itu akan dibawa pihak Dorna saat rapat dengan pihak Federasi Olahraga Otomotif Internasional (FIM) soal kalender balap MotoGP 2017.

Untuk mengejar dua syarat itu, lanjut Gatot, pihaknya akan mengejar Keputusan Presiden yang akan dijadikan sebagai payung hukum penyelenggaraan MotoGp 2017.

Keuntungan Rp3 Triliun

Sebelumnya Kementerian Pariwisata mengaku perhelatan MotoGP 2017 sudah masuk dalam konsep sportourism. Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan, Indonesia dapat meraup untung besar jika dapat menggelar MotoGP.

"Perhelatan ini dapat menyatukan sport dan pariwisata. Value dari penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp3 triliun. Jumlah itu berasal dari wisatawan, hotel, restoran, serta dari media impact," jelasnya.

Selain itu, perhelatan MotoGP ini juga akan membuat Indonesia lebih dikenal dunia. Sebab, event ini akan disiarkan di 200 negara.

"Ini adalah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Jika kita tidak ambil, kesempatan ini akan hilang. Dari sisi bisnis ini sangat menguntungkan. Karena, hanya akan ada 20 negara yang bisa ikut serta dalam ajang ini. Setelah Thailand, salah satunya Indonesia," ungkap Arief.

Suka Artikel Ini? KLIK LIKE