Money.id - Pemerintah berupaya terus mempersingkat waktu bongkar muat di pelabuhan atau dwelling time. Salah satu upaya dilakukan adalah mempercepat proses dokumen dan pemberian penalti.

Berdasarkan data Menteri Koordinator Kemaritiman, saat ini dwelling time sudah mencapai angka 3,5 hari. Sebelumnya sempat memakan waktu 5 hingga 6 hari.

"Tadi diputuskan, karena banyak yang bandel. Kapalnya datang dokumennya belum diurus. Jadi nanti akan disiapkan penalti," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dikutip Rabu, 30 Maret 2016, dari laman Setkab RI,

Rizal mengatakan, nantinya apabila dokumennya terlambat akan kena penalti yang cukup besar, sehingga dokumen itu bisa lebih cepat.

Salah satu realisasinya akan diberlakukan masa tunggu kontainer gratis selama 2×24 jam. Lebih dari itu, kontainer akan dikenakan penalti Rp5 juta.

Selama ini, lanjut Rizal, banyak pelaku usaha meninggalkan barangnya lebih dari dua hari di pelabuhan Tanjung Priok. Pasalnya sewa kontainer di pelabuhan hanya Rp22.500 per hari.

"Kita senagaja kasih penalti Rp5 juta setelah dua hari, 2×24 jam, sehingga mau nggak mau mereka keluarkan barangnya dari lini satu," jelas Rizal.

Ada 'permainan'

Rizal mengklaim, saat ini ada perbedaan data antara Kemenko Kemaritiman dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Instansi yang dipimpinnya mencatat 3,5 hari sedangkan Bea Cukai mencatat 3,01 hari.

Adanya perbedaan data itu, dia mencurigai ada pengaturan kapal masuk ke Jalur Hijau dan Jalur Merah yang selama ini ditentukan oleh aparat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dia menduga ada permainan di sana.

Supaya tidak ada lagi permainan, nantinya akan dilakukan upaya integrasi dalam sistem teknologi informasi (IT), termasuk sistem impor. "Kami akan push lagi supaya dwelling time ini bisa dua hari lebih," ucap dia.

Usaha lain dilakukan adalah dengan membangun rel yang kedua untuk kereta api pengangkut barang, pasalnya saat ini hanya ada satu rel. "Nanti PT Kereta Api akan bikin dua sehingga mengurangi traffic di Tanjung Priok," papar Rizal.

Pelabuhan Banten

Selain itu, ke depannya pemerintah juga akan akan mengoperasikan pelabuhan yang ada di Banten. Kata Rizal, untuk membuka pelabuhan di Banten pihaknya sudah berkomunikasi dengan menulis surat kepada Menteri Perhubungan, Menteri BUMN dan Direktur Utama Pelindo.

Rizal yakin, dengan dibukanya pelabuhan di Banten untuk kontainer ekspor dan impor akan berdampak langsung pada cost logistic yang turun pada industri di sekitar Banten dan Anyer. Upaya itu juga akan mengurangi tekanan terhadap Tanjung Priok.

Kemudian untuk mengatasi Demorex Time atau waktu tunggu kapal akan dilakukan penertiban bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian.

"Kita ingin demorex time atau waktu tunggu kapal mengikuti praktek paling baik di dunia, yaitu first come first serve, siapa yang datang duluan itu yang diladeni. Kita ingin ini kurang dari dua hari juga," jelasnya.

Kemudian Rizal ingin, akses poros maritim yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tidak hanya dibangun di Jawa, tetapi harus mengarah ke Indonesia Timur. Pada 2015 ada ratusan pelabuhan dibangun dan pada 2016 akan lebih banyak lagi.

"Esensinya itu kita ingin ada reguler line. Ini artinya reguler shipping, jadi kapal yang jadwalnya ada, teratur, dari satu kelokasi kelokasi lain di Indonesia timur," imbuhnya.

Dengan hal itu, Rizal yakin pelaku usaha tidak masalah apabila biaya tinggi tapi diiringi dengan jadwal yang teratur dan reguler line, karena ada kepastian bagi para pelaku usaha sehingga biaya barang di Indonesia Timur bisa turun.

Seperti diketahui, akibat lamanya dwelling time yang memakan waktu 6-7 hari, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo dicopot oleh Jokowi dan diganti oleh Rizal Ramli.

Saat mendapat tugas Jokowi untuk mempercepat proses bongkar muat barang di pelabuhan PT Pelindo II, Rizal juga harus berhadapan dengan penolakan Direktur PT Pelindo II, RJ Lino. Namun, setelah RJ Lino non aktif sebagai direktur setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi pengadaan quay container crane (QCC), Rizal mulai bisa memperpendek waktu bongkar muat.

Namun dalam inspeksi terakhir, Presiden Jokowi masih belum puas. Ia meminta waktu bongkar muat di pelabuhan itu dikurangi dari 3,5 hari menjadi 3 hari. Dia juga mengancam akan kembali mencopot menteri terkait jika tak sanggup memenuhi permintaan itu. Menghadapi tantangan itu, Rizal Ramli malah sesumbar akan menurunkannya jadi 2 hari.