Money.id - Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah Menteri Koordinator melakukan pertemuan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 19 Januari 2016.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR RI yang baru.

Ade menggantikan Setya Novanto yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri sebagai Ketua DPR setelah terjerat kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan beliau, DPR akan menjadi lembaga negara yang dipercaya rakyat dalam mengemban fungsi-fungsinya sebagai wakil rakyat aspirasi politik,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir laman Setkab.go.id, Selasa 19 Januari 2016.

Tampak hadir dalam pertemuan konsultasi itu antara lain, Ketua MPR Zulkifli Hasan yang didampingi empat wakil ketuanya, Ketua DPR Ade Komarudin yang didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, dan Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali.

Sementara itu, dari pihak pemerintah hadir mendampingi Presiden Jokowi yakni Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Pelantikan Ade Hujan Interupsi

Ketua DPR Ade Komarudin
© 2016 money.id/Wordpress

Politisi Partai Golkar Ade Komarudin dilantik sebagai Ketua DPR RI dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 11 Januari 2016. Pelantikan tetap dilakukan meski mendapatkan protes dan interupsi dari sejumlah anggota DPR yang hadir.

Saat memimpin sidang, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak menghiraukan protes tersebut dan tetap mengetuk palu memutuskan memulai agenda pelantikan.

"Kita putuskan untuk melantik ketua DPR yang baru sekarang," kata Fahri sambil mengetuk palu.

Pelantikan kemudian dimulai. Proses pelantikan dipimpin Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali dengan disaksikan oleh Plt Ketua DPR Fadli Zon dan tiga wakil ketua DPR lainnya.

Setelah itu, Fadli Zon langsung menyerahkan palu pimpinan kepada Ade Komarudin. Ade kemudian dipersilakan duduk di kursi pimpinan DPR dan memberikan pidato di podium.

Pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR ini diprotes karena Partai Golkar saat ini dianggap tak memiliki legalitas kepengurusan. Kubu Agung Laksono juga mengajukan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto.

Namun, rapat Badan Musyawarah yang diikuti pimpinan DPR dan pimpinan fraksi memutuskan Ade tetap dilantik.

Interupsi di paripurna tak hanya datang dari kubu Agung, tapi juga sejumlah anggota DPR dari Fraksi lainnya, seperti Johnny G Platte dari Fraksi Nasdem dan Ruhut Sitompul dari Fraksi Demokrat.

Ruhut sampai maju ke podium untuk menyampaikan interupsinya, tetapi tetap tak diakomodasi oleh pimpinan DPR.

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono kecewa atas pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto.

Dia kecewa bukan karena sosok Ade Komarudin, melainkan karena prosedur pelantikan yang terkesan terburu-buru dan tidak mendengarkan aspirasi partai.

"Ya terus terang saja saya kecewa. Kami sesalkan bukan soal Akomnya, tapi proses, prosedurnya itu. Kenapa sih kok buru-buru, tidak mendengarkan? Seolah-olah tidak mendengarkan aspirasi dari partai yang juga menjadi bagian dari parlemen," ujar Agung.

Sebelumnya, putra Agung yang juga seorang legislator Golkar, Dave Laksono, mengaku tidak menerima keputusan rapat paripurna melantik Ade sebagai Ketua DPR yang baru. Agenda pelantikan jabatan pengganti Setya Novanto dianggap telah dipaksakan karena tidak mengakomodasi aspirasi lain di partai beringin yang saat ini masih terbelah kepengurusan.

Dave bahkan memilih walkout dari ruang sidang paripurna setelah pimpinan sidang paripurna Fahri Hamzah mengetok palu tanda masuknya sesi sidang ke dalam agenda pelantikan Ketua DPR. Alih-alih menampung derasnya interupsi penolakan, Fahri memilih untuk tetap mengagendakan pelantikan sebagaimana yang telah disepakati dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah.