Selain meminta para menterinya untuk menyelesaikan payung hukum yang diperlukan, Jokowi meminta Bappenas memaparkan hasil pra masterplan dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), termasuk penentuan area kawasan inti pemerintahan.
Dari sini bisa terlihat peta pembangunan infrastruktur dasar yang bisa dilakukan pada 2020.
Dia juga meminta pembiayaan ibu kota baru diselesaikan. Harus ada pemetaan proyek mana yang akan dibiayai oleh APBN dan mana okeh swasta melalui KPBU. Mana pula yang akan dikerjakan oleh investasi langsung.
“ Tangan swasta nasional dan berbagai negara yang ingin bekerja sama dan sudah memiliki keinginan besar. Kita bisa memberikan penjelasan secara jelas dan gamlang di mana mereka akan terlibat, di wilayah yang mana,” kata Jokowi. (Sumber: Arie Dwi Budiawati/Dream.co.id)
Intip Kado Istimewa Rafathar dari Kuda Poni Hingga Taman Bermain
Agar Dompet Tak Makin 'Tipis', Lakukan Penghematan dengan Cara Ini
Pemerintah Angkat Bicara Soal Rokok Naik Jadi Rp50 Ribu per Bungkus
Banjir, 1.612 Gardu Listrik Dipadamkan
25 Februari 2020 12:23
