Money.id - Pemerintah memastikan tidak akan ada kenaikan tarif bagi KRL Commuter Line pada November 2015. Dana tambahan public service obligation (PSO) telah disepakati sekitar Rp160 miliar.

“Kami telah sepakat dengan Kementerian Keuangan untuk membayarkan kekurangan dana PSO 2015 tersebut pada 2016,” kata Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo, Selasa 27 Oktober 2015.

Ia mengatakan kesepakatan itu memang belum ditandatangani, namun kedua pihak sudah sepakat PSO akan dibayarkan tahun depan. “Kemarin, kami sudah minta tambahan, tapi Kemenkeu mengatakan tidak ada anggarannya lagi,” jelasnya.

Dengan demikian, tarif angkutan massal berbasis rel di Jabodetabek tidak akan ada kenaikan kendati kontrak anggaran PSO habis pada November 2015. Sugihardjo mengakui situasi saat ini cukup dilematis. Jika tarif dinaikkan, masyarakat yang akan terbebani. Sebaliknya jika tidak dinaikkan, PT KAI akan terbebani.

Tarif dasar operasional KRL Commuter Line yang harus dibayar penumpang senilai Rp5.000 per 1-20 km, dan 10 km selanjutnya Rp2.000.

Sementara, PT KAI menyatakan siap memberikan dana talangan terlebih dahulu terkait biaya PSO sekitar Rp160 miliar, untuk pengoperasian KRL Commuter Line selama dua bulan mendatang.

Meski demikian, Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan, pihaknya akan melakukan penghitungan bila harus melakukan penalangan terlebih dahulu. Kontrak PSO 2015 habis per 18 November 2015.

Bila pemerintah memang akan menambah PSO yang akan dibayarkan tahun depan, pihaknya menjamin tarif KRL Commuter Line tidak akan naik.

“Kami akan hitung, dan jika perlu, ditalangi sesuai kemampuan PT KAI,” katanya.