Money.id - Pertarungan menuju Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 mulai 'panas'. Oleh sementara kalangan--terutama oleh seteru-seteru politiknya--langkah Gubernur Petahana Basuki 'Ahok' Purnama yang tak kenal kompromi menggusur permukiman liar di Ibu Kota, kini gencar dipermasalahkan.

Argumen Ahok bahwa kebijakan itu adalah untuk mengembalikan fungsi lahan terbuka hijau sesuai peta zonasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ramai-ramai dibantah. Oleh mereka, politisi yang gemar melawan arus ini bahkan dituding "anti orang miskin dan pembela orang kaya".

Agar pandangan kita tak tersaput kabut politik, analis mencoba menyusuri datanya.

Ahok resmi dilantik sebagai Gubernur sejak 19 November 2014, menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden. Berduet bersama Jokowi, Ahok menjabat sebagai Wakil Gubernur selama periode Oktober 2012 - Oktober 2014. Gubernur sebelumnya adalah Fauzi 'Foke' Bowo yang menjabat selama kurun waktu Oktober 2007 - Oktober 2012.

Di masa Ahok menjabat sebagai Gubernur, Pemprov DKI Jakarta merencanakan membangun 50 ribu unit hunian rumah susun (rusun) di seluruh wilayah Jakarta hingga 2017. Ini ditujukan antara lain untuk menampung warga yang tempat tinggalnya digusur. Menurut data Pemprov DKI, sepanjang tahun 2015 tercatat 18 ribu unit rusun telah dibangun di 10 wilayah.

Rusun-rusun tersebut diperuntukkan bagi warga kurang mampu dan kelas menengah. "Sekarang kan banyak warga kelas menengah yang tidak mampu membeli rumah di Jakarta, dan tinggal di daerah sekitar Jakarta. Dengan adanya rusun itu, setiap hari kerja, dia bisa tinggal di rusun, tapi kalau akhir pekan bisa kembali ke rumahnya," ujar Ahok kepada media, beberapa waktu lalu.

Cakupan wilayah rusun jauh lebih luas jika dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya, di era Foke. Data Pemprov DKI Jakarta menunjukkan pada periode 2008-12 hanya dibangun dua rusun di Muara Baru dan Marunda--dari total lima rusun yang semula direncanakan.

Rusun Marunda bahkan dirampungkan di masa Jokowi-Ahok, sedangkan Rusun Muara Baru diselesaikan saat Ahok naik ke kursi DKI-1. Jumlah unit di kedua rusun tersebut ada sekitar 2.000.

Itu soal rusun, bagaimana dengan pendapatan Pemprov DKI? Baca pembahasan dan data-data selengkapnya di sini