Money.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga menangkap seorang anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Mohammad Sanusi (MS), dalam Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Kamis malam, 31 Maret 2016.

Merespons kabar ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku sudah mendengar informasi tersebut dan membenarkan bahwa Sanusi yang ditangkap KPK.

“Saya sudah mendengar kabar itu. Benar dia (Sanusi) yang ditangkap,” ujarnya ketika dihubungi pada Jumat 1 April 2016.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku tidak tahu soal kasus yang menjerat Sanusi, anggota DPRD DKI yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) semalam.

“Saya nggak tahu, baru dengar berita saja,” kata Ahok di Balaikota DKI, hari ini.

Ahok mengatakan, untuk menjadi seorang pejabat memang tidak mudah. Terlebih, pejabat harus konsisten melaporkan harta dan asetnya kepada negara.

"Kamu cek di KPK lah, tapi saya konsisten dari dulu bilang, kalau mau jadi pejabat harus lapor LHKPN, kalau lapor LHKPN terus buktikan pajak yang kamu bayar berapa, baru kamu pantas ngomong atau teriak-teriak," kata Ahok.

Ahok pun sempat menyindir gaya hidup anggota DPRD yang patut dipertanyakan.

"Kamu cek saja berapa penghasilannya, gaya hidupnya, jadi nggak usah banyak omong. Sekarang LHKPN-nya kagak lapor bagaimana coba? Kamu cek saja S dan T lapor LHKPN nggak? Kagak kan."

"Jam tangannya miliaran dan mobilnya miliaran semua. Naik S-Class, Range Rover, Jaguar, Alphard, Mercy V-Class," kata dia.

KPK sebelumnya telah mengamankan dan menyegel ruang kerja anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Sanusi pada Kamis malam. Hal ini dilakukan setelah KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT).

Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan, dari informasi yang dia terima, penangkapan diduga terkait pembahasan Raperda.

"Dari informasi yang kita himpun, penggeledahan tadi malam ini terkait pembahasan raperda yang sedang dibahas," kata Yuliadi seperti dikutip dari Merdeka.com.

Meski begitu, Yuliadi enggan menjelaskan lebih lanjut. Menurutnya, hingga kini belum dijelaskan spesifikasi pembahasan yang mana.

"Belum dijelaskan spesifikasinya, tapi intinya 3 orang petugas KPK yang datang semalam melakukan penyegelan di 4 ruangan di Gedung DPRD," ungkapnya.

"Dan untuk ruangan yang disegel itu sendiri, kami sudah minta biro umum mengirimkan bantuan untuk berjaga di ruang yang masih disegel agar tetap steril. Akibat penyegelan, sebanyak 13 karyawan bergabung ke bagian lainnya sementara waktu. Mereka tetap bekerja seperti biasa," tambahnya.

Saat ini, lanjut Yuliadi, para dewan memang tengah melakukan pembahasan 3 raperda yaitu Raperda Zonasi, Raperda Kawasan Pantura dan Raperda Kawasan Tanpa Rokok. Pembahasan tersebut pun bersifat tertutup.