Money.id - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah membebaskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pembebasan IMB di daerah-daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan pembangunan program rumah murah atau Program Sejuta Rumah bagi masyarakat Indonesia di tahun 2016 ini.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengatakan Program Sejuta Rumah memerlukan dukungan dari pemerintah daerah.

"Salah satunya adalah bagaimana Pemda bisa membebaskan IMB untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Syarif Burhanuddin seperti dikutip dari pu.go.id.

Menurut Syarif, hingga saat ini, setidaknya baru beberapa kepala daerah yang membebaskan IMB untuk MBR.

Beberapa daerah tersebut antara lain Kabupaten Jambi, Palembang, dan Surabaya. Daerah-daerah itu selain membebaskan IMB juga berhasil dalam menyederhanakan perizinan di bidang perumahan.

"Di Jambi perizinan untuk membangun perumahan hanya 14 hari saja. Jika Jambi bisa menyederhanakan izin, tentunya kota-kota lain bisa juga melakukan hal serupa jika memang Pemda mendukung program perumahan untuk masyarakatnya," kata Syarif.

Ke depan, imbuh Syarif, pemerintah telah meningkatkan target pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat.

Jika sebelumnya target pembangunan rumah untuk MBR hanya berkisar pada angka 609.000 unit rumah, pada tahun 2016 targetnya akan ditingkatkan menjadi 700.000 unit rumah.

Sedangkan target rumah untuk masyarakat non MBR atau rumah komersial tahun depan dipatok pada angka 300.000 unit rumah saja.

"Masalah perumahan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan. Tentunya Program Sejuta Rumah bisa menjadi solusi untuk menurunkan angka kebutuhan rumah (backlog) dan akan lebih dilaksanakan dan dicapai apabila masyarakat, pengembang dan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh pada program ini," ucap dia.