Money.id - Presiden Joko Widodo tak menampik terjadi perlambatan ekonomi di dunia yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Terkait masalah ini, Jokowi sepakat untuk mengembangkan sektor jasa keuangan syariah.

Ia menilai, sektor syariah masih sangat menjanjikan, dan masih cukup baik untuk dikembangkan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan perbankan syariah, peningkatan reksadana syariah, dan peningkatan industri keuangan non-bank syariah.

Ia pun mengapresiasi upaya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengeluarkan kebijakan yang menjadi bagian dari paket kebijakan deregulasi dalam rangka stimulus perbankan syariah.

“Namun demikian kita ingin agar terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kontribusi perbankan syariah dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas di kantor Presiden, Jakarta, seperti dikutip dari laman Setkab.go.id pada Selasa 5 Januari 2016.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta OJK, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan masukan serta gagasan terhadap rencana pembentukan Komite Pengembangan Ekonomi Syariah. Ia berharap komite tersebut dapat mengubah cara pengembangan keuangan syariah menjadi lebih baik dan sinergis.

Dalam Rapat Terbatas tersebut turut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Bidang Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua OJK Muliaman Hadad, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.