Money.id - Per 7 Januari 2016 kemarin, layanan streaming serial televisi dan film berbasis internet, Netflix, resmi melebarkan jangkauannya ke 130 negara, termasuk Indonesia.

Sebelumnya, perusahaan asal California, Amerika Serikat tersebut telah lebih dulu beroperasi di 30 negara di kawasan Amerika dan Eropa.

"Hari ini Anda akan melihat kelahiran jaringan TV internet global baru. Dengan peluncuran ini, konsumen di seluruh dunia, dari Singapura ke St Petersburg, dari San Francisco ke Sao Paulo, bisa menikmati acara TV dan film secara bersamaan tanpa harus menunggu lama," kata co-founder and Chief Executive Netflix, Reed Hastings di gelaran Consumer Electronic Show (CES) 2016, yang tengah berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat.

Lebih lanjut dijelaskan, kehadiran Netflix kini juga telah didukung dengan pilihan banyak bahasa.

Saat ini, diklaim ada 17 bahasa, mulai dari Inggris, Arab, Korea, China, dan lainnya yang telah didukung oleh Netflix.

Laman Techcrunch, Jumat 8 Januari 2016 melansir, Netflix berjanji akan semakin menambah lebih banyak pilihan bahasa lagi dalam waktu dekat.

Dengan begini, tentu saja Netflix kini bisa menjadi opsi alternatif bagi para pencinta serial televisi dunia dan film di Indonesia. Akan tetapi, kehadirannya diprediksi juga akan mempengaruhi eksistensi televisi berbayar di Tanah Air.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, pihaknya telah mengevaluasi secara mendalam model bisnis Netflix agar tidak mengganggu lini industri yang telah lebih dulu eksis.

"Kita masih terus pelajari, agar industri yang ada saat ini tidak mati mendadak. Pemerintah sebagai regulator harus bisa menata secara bertahap agar berimbang," ujar Rudiantara dalam keterangannya.

Selain masalah persaingan bisnis dengan layanan televisi berbayar, Rudiantara juga menyoroti perihal konten yang akan ditampilkan oleh Netflix.

Sebab, Netflix memiliki jutaan koleksi film dan serial televisi dari berbagai penjuru dunia yang kontennya mungkin tidak cocok atau melanggar ketentuan regulasi di Indonesi.

"Soal konten kita bahas dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau urusan penyiaran, nanti harus bicara dengan Komisi Penyiaran Indonesi (KPI)," tutur Rudiantara. (poy)

Suka Artikel Ini? Klik Like