Money.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas di atas Kapal Republik Indonesia (KRI) Imam Bonjol di Perairan Natuna. Di sana dia menegaskan bahwa pulau tersebut merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia (RI). 

Karena itu, presiden meminta agar ekonomi di Pulau Natuna dikembangkan, terutama yang terkait dengan perikanan dan migas.

"Masalah ekonomi dan masalah kedaulatan, itu saja. Jadi tadi saya pikir kita tidak ingin ada (yang) menganggu stabilitas keamanan di kawasan ini," kata Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan, seperti dikutip dari laman Setkab RI.

Luhut menambahkan, digelarnya rapat rapat terbatas di perairan Natuna, presiden ingin melihat alutsista yang ada untuk menjaga kedaulatan Indonesia di sana. Kemudian dibahas juga soal nelayan di Jawa.

"Sekaligus juga menyangkut masalah, memang sudah ada pikiran Presiden, untuk mengalihkan hampir 6.000 kapal nelayan yang ada di dekat Jawa yang sudah crowded untuk bisa juga main di sini, yang di sini daripada orang lain yang main di sini," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi selalu menekankan, pertama adalah perkembangan wilayah terluar harus diperhatikan, menjadikan prioritas, dan yang kedua adalah mengenai kedaulatan dan hak berdaulat harus terus terpelihara dan terjaga.

"Kali ini, perhatian Presiden ada di Pulau Natuna sebagai salah satu wilayah atau pulau terluar Indonesia," ujar dia.

Presiden Jokowi dan beberapa menteri di Kepulauan Natuna (Setkab RI)

Setelah mendengarkan paparan dari semua menteri, menurut Retno, presiden meminta agar perkembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitarnya dikembangkan, terutama untuk dua, yaitu perikanan dan migas.

"Saya sudah bicara dengan Pak Menteri ESDM dan diperoleh informasi bahwa di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas, dimana 5 blok sudah berproduksi dan 11 blok sedang bereksplorasi," ucap dia.

Sementara itu, kata Retno, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyampaikan mengenai pengembangan sektor perikanan terutama pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu.

Selain perkembangan ekonomi, di bidang perikanan dan migas, menurut Menlu, Panglima TNI menyampaikan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya. "Itulah yang dibahas dalam ratas tadi," tutur dia.

Menurut Retno, sejak awal pemerintahannya presiden Jokowi memang ingin memberikan perhatian kepada pulau-pulau terluar Indonesia, mengembangkan ekonominya, dan menjaga kedaulatannya dan hak-hak berdaulatnya.

Kata dia, menjaga Natuna itu merupakan suatu turunan dari kebijakan yang sejak awal sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi.

"Presiden Jokowi sudah melakukan kunjungan ke berbagai pulau terluar di berbagai pulau terluar di perbatasan Indonesia, baik yang berbatasan dengan Papua, dengan Malaysia, maupun dengan Timor Leste," imbuhnya.