Money.id - Pemerintah akan memanfaatkan data 'Panama Papers' sebagai referensi tambahan dalam usaha meraup pendapatan negara dari pengampunan pajak (tax amnesty). Memang dalam skandal 'Panama Papers' ada beberapa korporasi yang dimiliki Warga Negara Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku memang banyak individu dan perusahaan yang menyimpan uangnya di perusahaan fiktif di Panama, tetapi berinvestasi di Indonesia.

"Pemerintah akan menggunakan hasil investigasi gabungan jurnalis dari berbagai negara itu sebagai pembanding dengan data dari otoritas pajak negara-negara maju yang tergabung dalam G-20," kata Bambang seperti dikutip dari laman Setkab RI.

Bambang berjanji akan segera mengumumkan hasil kajian terhadap dokumen yang telah menggemparkan dunia tersebut. Kata dia, pemerintah saat ini masih terus berkomunikasi dengan DPR agar pembahasan RUU Pengampunan Pajak segera bisa diselesaikan dan dapat dimasukkan dalam APBN Perubahan.

Kalaupun tidak bisa diselesaikan sampai pengajuan RAPBNP, lanjut Bambang, pemerintah akan melakukan cara lain untuk para wajib pajak yang masih menyimpan uangnya di luar negeri.

"Kami sudah menyiapkan alternatif sumber penerimaan lain yang mirip tax amnesty, tetapi pendapatannya akan lebih sedikit," tutur Bambang.

Bambang memperkirakan, uang orang Indonesia yang selama ini terparkir di luar negeri jumlahnya cukup besar, sedikitnya bernilai Rp11 ribu triliun. Uang ini diharapkan bisa ditarik jika ada Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung sempat juga menyampaikan, paling penting terkait mencuatnya nama-nama ratusan WNI dalam Panama Papers itu adalah validasi, apakah data itu benar atau salah. Kemudian ada motif politik dunia atau tidak.

"Karena memang sekarang saja sudah ada Perdana Menteri (Islandia) yang mengundurkan diri. Ada juga negara-negara yang kemudian kebakaran jenggot terutama di kalangan elit negara tertentu," ucap dia.

Pramono menjelaskan, pemerintah Indonesia melihat dalam perspektif yang positif, bahwa ada data dalam Panama Papers yang akan divalidasi. "Apalagi kita akan mengeluarkan ataupun mudah-mudahan tax amnesty ini bisa dijalankan sehingga dengan demikian menjadi klop," ujarnya.