Pemerintah berkomitmen untuk meneruskan kelanjutan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), yang lebih dikenal dengan nama Tanggul Laut Raksasa. Mega proyek ini berlokasi di sebuah teluk di bagian utara Jakarta.
Proyek senilai triliunan rupiah ini awalnya dikaji saat era mantan gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, dan dikaji ulang ketika ibu kota dipimpin Joko Widodo. Kini proyek tersebut akan dilanjutkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Sebelumnya, proyek ini sempat dikabarkan akan ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Alasannya, karena proyek ini dianggap masih kurang matang dalam hal perencanaan.
Akibatnya, dari tiga fase pekerjaan (A-B-C), rencananya hanya akan dikerjakan fase pertama saja yakni fase A, berupa penguatan dan peninggian tanggul di sepanjang bibir pantai di utara Jakarta yang akan dijadikan lokasi pekerjaan proyek raksasa ini. Namun, rencana tersebut kembali berubah setelah akhirnya ada dua negara yang siap membantu mega proyek ini.
Menindaklanjuti proyek ini, Korea Selatan dan Belanda melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait NCICD dalam kesempatan pertemuan internasional 7th World Warter Forum di Korea Selatan April lalu. Dengan adanya tindak lanjut atas kerjasama ini, maka sinyal dilanjutkannya proyek ini hingga fase B dan C termasuk di dalamnya pekerjaan reklamasi alias pengurukan laut semakin kuat untuk dilanjutkan.
Berdasarkan dokumen National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN), pembangunan tanggul raksasa di utara Jakarta dibuat dalam tiga tahap.
Pertama atau tahap A, yaitu penguatan garis pantai Jakarta sudah dimulai pada 2014. Rencananya dilakukan hingga 2018 atau empat tahun ke depan. Fase ini mencakup penguatan tanggul dan pemasangan stasiun pompa. Total investasinya mencapai US$1,9 miliar.
Kedua atau tahap B, pembangunan tanggul laut luar dan reklamasi laut (pulau buatan) seluas 1.250 hektar hingga 4.000 hektar pada periode 2018-2022. Pada fase ini juga akan dikembangkan jalan tol dari Tangerang dan Bekasi. Termasuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dari pusat kota ke Jakarta.
Pada fase ini, selain pembangunan tanggul laut luar, juga ada pembangunan stasiun pompa, pintu air, pemindahan jaringan pipa, restorasi hutan bakau dengan perkiraan biaya US$4,8 miliar.
Ketiga atau tahap C, ini merupakan fase pembangunan tanggul luar di sisi timur Jakarta, namun sampai saat ini belum bisa ditentukan apakah tanggul laut di sisi luar bagian timur diperlukan. Alasannya penurunan muka tanah di kawasan timur masih relatif lambat dan sungai-sungai utama masih mengalir bebas.
Konsep tanggul laut 'Garuda Raksasa' di perairan Teluk Jakarta dianggap sebagai opsi terbaik untuk mencegah Jakarta Utara tenggelam di 2050. Konsep ini banyak memiliki manfaat seperti adanya tanggul dan waduk raksasa di Teluk Jakarta. Proyek ini sempat di-groundbreaking pada 9 Oktober 2014.
Diperkirakan butuh anggaran hingga Rp500 triliun (pemerintah dan swasta) untuk menyelesaikan proyek ini secepatnya pada 2022 atau paling lambat 2030.
Perkembangan terakhir dari proyek ini adalah penandatanganan surat resmi hukum atau letter of intent (LOI) antara Indonesia, Korea Selatan, dan Belanda pada 3 September 2015. Hal tersebut dilakukan untuk membahas rencana induk Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara. Pengkajian ini sebagai tindak lanjut fase B dan C mega proyek tanggul raksasa Jakarta.
Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan, pengkajian fase B dan C ini bukan berarti fase A dihentikan. Sebab, fase A bersifat darurat untuk mengatasi banjir di kawasan pantai utara Jakarta.
"Fase A untuk tanggul di Jakarta Utara yang memang sudah tenggelam, setahun mengalami penurunan 12 sentimeter. Jadi, harus segera dikerjakan. Fase B untuk pembangunan tanggul yang berbentuk seperti Garuda itu," ujar Basuki beberapa waktu lalu.
Selama ini, menurut Basuki, data yang ada untuk Fase B dan C masih kurang detail. Dengan demikian, kedua fase ini akan dikaji oleh tim Korea Selatan, dan dianalisis oleh Belanda. Pengkajian ini adalah sebagai dasar pembuatan keputusan kelanjutan proyek. Semua datanya akan diambil. Jadi bukan hanya diskusi semata.
"Ini untuk melengkapi data-data yang ada. Ini juga termasuk untuk studi 17 pulau baru yang akan dibangun Pemda DKI Jakarta apakah bisa dilanjutkan atau tidak," kata Basuki.
Nantinya, NCICD tidak hanya berfungsi untuk mengamankan Jakarta dari banjir, tapi juga sebagai sumber air baku untuk masyarakat dengan menjaga kualitas air.
Mega proyek Tanggul Laut Raksasa (ncicd.com)
