Money.id - Disebut ada ratusan‎ nama orang Indonesia yang masuk dalam data 'Panama Papers'. Para pengusaha dari Tanah Air itu disebut menyimpan uangnya di luar negeri untuk menghindari pajak. Rata-rata perusahaan milik orang Indonesia di luar negeri itu merupakan perusahaan cangkang atau shell company.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani mengatakan, ada beberapa alasan pengusaha menyimpan uangnya di luar negeri, bukan hanya untuk mencurangi pajak.

Pertama, para pengusaha biasanya ingin melakukan ekspansi bisnis karena ada beberapa bidang bisnis yang membutuhkan shell company atau perusahaan cangkang yang tidak berdagang tetapi terdaftar di bursa saham stock exchange.

"Alasan pertama mereka menyimpan uang di luar negeri ada juga yang murni karena bisnis," ‎kata Hariyadi saat jadi pembicara dalam seminar 'Membedah Kontroversi Panama Papers Dan Tax Amnesty' di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa 12 April 2016.

Misalnya sebuah perusahaan penerbangan, kata Hariyadi, membutuhkan perusahaan pembiayaan untuk membiayai pembelian pesawat dan itu pasti menggunakan shell company atau perusahaan cangkang.

Kemudian, perusahaan insfrastruktus butuh shell company juga untuk pinjaman pendanaan. Kata dia, shell company, perusahaan infrastruktur Indonesia ini biasanya banyak di Belanda.

"Tetapi bisa saja mereka mendirikan perusahaan di luar negeri sedang mencari pendanaan," tutur Hariyadi.

Kemudian, alasan lainnya pengusaha mendirikan perusahaan di luar negeri untuk keselamatan keluarga, karena ketika terjadi sesuatu di Indonesia seperti ketika kerusuhan dan moneter 1998 masih bisa diselamatkan di luar negeri, sekaligus masih memiliki aset.

"Jadi biasanya untuk menyelamatkan keluarga ini, menggunakan instrumen seperti ini," ucapnya.

Tetapi menurut dia, ada juga pengusaha yang memiliki niat negatif, ingin menyembunyikan sesuatu. Tetapi Hariyadi menegaskan, terkait 'Panama Papers' tersebut APINDO lebih mengedepankan transparasi untuk masuk sistem perpajakan.

Transparansi tersebut terus ditekankan oleh APINDO kepada seluruh anggotanya, sehingga ke depannya para pengusaha di Indonesia bisa berekonsiliasi dengan pajak dan membayar pajak dengan semestinya, serta patuh pada undang-undang.

"Afrika Selatan saja yang sudah berdarah-darah bisa berekonsiliasi masalah ekonomi, kenapa Indonesia tidak bisa," ujarnya. (poy)